Dinilai Sulitkan Warga Desa, Pengadilan Tinggi India Kritik Aturan Vaksinasi COVID-19

FOTO: Rekor, India Laporkan 115.736 Kasus COVID-19 dalam Sehari — Seorang pria mendapat vaksin COVID-19 di rumah sakit pemerintah di Noida, pinggiran New Delhi, India, Rabu (7/4/2021). India mencapai puncak baru dengan 115.736 kasus COVID-19 dalam 24 jam. (AP Photo/Altaf Qadri)

Liputan6.com, New Delhi - Mahkamah Agung India mengkritik pemerintah federal atas program vaksinasi COVID-19.

Para hakim meminta pemerintah menjelaskan alasan dibaik aturan dalam pendaftaran vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi - diberlakukan secara wajib.

VIDEO: Vaksin COVID-19 Picu Cacar Monyet, Fakta atau Hoaks?

Menurut pengadilan negara itu, aturan tersebut bisa menghambat proses vaksinasi di daerah-daerah pedesaan India di mana akses internet masih sulit, seperti dilansir BBC, Kamis (3/6/2021).

Para hakim juga mempertanyakan apakah kebijakan federal membuat masing-masing negara bagian saling bersaing untuk mendapatkan vaksin COVID-19.

Mahkamah Agung India menyebut, bahwa meminta warga dengan usia 18-44 tahun untuk membayar vaksin mereka merupakan tindakan "sewenang-wenang dan tidak rasional".

Diketahui, India telah memberikan lebih dari 220 juta dosis vaksin COVID-19 sejak memulai program vaksinasinya pada pertengahan Januari 2021, tetapi sejauh ini hanya 3% dari populasi negara itu yang telah divaksinasi sepenuhnya.

Pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi telah membuka program vaksinasi COVID-19 untuk sekitar 960 juta warga India yang memenuhi syarat.

Di sisi lain, India juga menghadapi kekurangan stok vaksin COVID-19.

Kekurangan dalam stok vaksin itu terjadi di tengah gelombang kedua pandemi COVID-19 dan peringatan gelombang ketiga yang kemungkinan akan datang.

Namun kini, gelombang infeksi tersebut telah melambat - jumlah infeksi harian COVID-19 di India telah menurun dengan hanya mencatat 132.788 kasus dalam 24 jam terakhir.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Bangladesh dan Sri Lanka menjadi pasar terbaru bagi vaksin buatan Tiongkok, di tengah keterbatasan pasokan akibat penghentian ekspor vaksin India. AS pun didesak memobilisasi negara-negara industri terkaya di dunia untuk mengatasi ketimpangan pasokan...

2 dari 3 halaman

Pengadilan India Minta Peninjauan Kebijakan Vaksinasi

Institut Serum India, Pembuat Vaksin Terbesar di Dunia — Karyawan bekerja pada mesin pengisi vaksin COVID-19 di Serum Institute of India, Pune, India, Kamis (21/1/2021). Serum Institute of India adalah pembuat vaksin terbesar di dunia dan telah dikontrak untuk memproduksi miliar dosis vaksin AstraZeneca-Oxford University. (AP Photo/Rafiq Maqbool)

Pengadilan India meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan vaksinasi dan "mencatat pengambilan alternatif untuk ketersediaan vaksin yang diproyeksikan hingga 31 Desember" - tanggal di mana pemerintah berjanji untuk memvaksinasi seluruh populasi orang dewasa.

Otoritas India mengatakan bahwa pihaknya bertujuan untuk meningkatkan produksi vaksin dan telah berjanji untuk memproduksi setidaknya dua miliar dosis antara Agustus dan Desember 2021.

Saat ini ada dua vaksin buatan lokal untuk COVID-19 di India, yaitu Covishield dan Covaxin.

Institute Serum India (SII) membuat vaksin Covishield (di bawah lisensi dari AstraZeneca), sementara produsen terbesar kedua, Bharat Biotech, membuat Covaxin yang dikembangkan secara lokal.

Vaksin COVID-19 Sputnik V, yang disetujui untuk digunakan pada April 2021, sekarang juga tersedia di India, dengan tiga juta dosis yang dipasok oleh Rusia.

Dari delapan merek vaksin yang saat ini sedang diproduksi di India, hanya tiga yang telah disetujui untuk digunakan - dua lainnya dalam tahap awal uji klinis dan tiga lainnya dalam uji coba tahap akhir.

Pakar kesehatan masyarakat menyebutkan bahwa perencanaan yang buruk, pengadaan sedikit demi sedikit, dan penetapan harga yang tidak diatur oleh pemerintah telah mengubah upaya vaksinasi India menjadi persaingan yang sangat tidak adil bagi pemerintah negara bagian.

3 dari 3 halaman