Politikus India Ditembak Penyerang Bersenjata di Kawasan Sengketa Kashmir

Jenis Senjata Api Pistol — Glock Gun (Sumber: Pixabay)

Liputan6.com, Kashmir - Seorang politikus dari partai berkuasa India di kawasan Kashmir yang disengketakan tewas ditembak sekelompok penyerang bersenjata, kata Kepolisian India, Kamis (3/6). Pihak berwenang menuding kelompok pemberontak separatis mendalangi serangan tersebut.

Para penyerang tak dikenal itu menembaki politikus bernama Rakesh Pandita, Rabu malam di kota Tral, India sewaktu ia mengunjungi seorang teman di sana, kata polisi. Pandita dinyatakan meninggal di rumah sakit.

Kelompok pemberontak di Kashmir yang dikuasai India telah memerangi pemerintah pusat selama puluhan tahun. Kelompok militan itu melakukan serangkaian serangan mematikan tahun lalu terhadap sejumlah anggota Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi di Kashmir. Di antara mereka yang tewas adalah seorang politikus terkemuka BJP bersama ayah dan saudara laki-lakinya, yang juga anggota partai itu.

Pandita memiliki akomodasi yang aman di Srinagar, kota utama di kawasan itu. Ia selalu dilindungi oleh dua polisi, namun pergi ke Tral tanpa mereka, kata sebuah pernyataan polisi.

Manoj Sinha, pejabat tinggi pemerintah pusat di Kashmir, dan para pemimpin BJP mengutuk pembunuhan itu. "Teroris tidak akan pernah berhasil dalam rencana jahat mereka, dan mereka yang bertanggung jawab atas tindakan keji seperti ini harus diseret ke pengadilan," kata Sinha dalam sebuah pernyataannya di Twitter.

Tidak ada kelompok pemberontak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan di India itu.

Pemerintah India menyerukan penjatuhan sanksi internasional terhadap pemimpin kelompok milisi di Pakistan yang dituduh berada di balik serangan bunuh diri di Kashmir yang menewaskan sedikitnya 40 polisi paramiliter.

2 dari 2 halaman

Kawasan Sengketa India-Pakistan

Ilustrasi keadaan di Kashmir, perbatasan India dan Pakistan (AFP Photo)

Kashmir terbagi antara India dan Pakistan, namun kedua negara sama-sama mengklaim bahwa Kashmir secara keseluruhan adalah milik mereka. Sebagian besar Muslim di Kashmir mendukung tujuan para pemberontak agar wilayah itu dipersatukan baik di bawah pemerintahan Pakistan atau sebagai negara merdeka yang berdiri sendiri.

India mengatakan para gerilyawan pemberontak itu disponsori oleh Pakistan, tetapi Islamabad membantah tuduhan itu. Puluhan ribu warga sipil, pemberontak dan anggota pasukan pemerintah tewas dalam konflik tersebut sejak 1989.

Pada tahun 2019, partai nasionalis Hindu pimpinan Modi mendorong perubahan konstitusional yang melucuti Kashmir dari status semi-otonominya. Padahal status itu memberi penduduknya hak khusus dalam kepemilikan lahan dan pekerjaan.

Kashmir terbagi menjadi dua wilayah yang diperintah secara federal. Banyak orang Kashmir dan para pendukung mereka menyamakan perubahan-perubahan yang dilakukan India sebagai awal kolonialisme permukiman.