Pengadilan Aung San Suu Kyi Sejak Kudeta Militer Bakal Dimulai 14 Juni

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi pada Selasa 19 September 2017 akhirnya bicara ke dunia soal krisis di Rakhine yang memicu eksodus massal warga Rohingya ke Bangladesh (AP Photo/Aung Shine Oo)

Liputan6.com, Naypyidaw - Proses pengadilan terhadap pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi akan dimulai minggu depan, kata pengacaranya kepada AFP, Senin 7 Juni 2021.

Myanmar telah gempar sejak Aung San Suu Kyi digulingkan dalam kudeta 1 Februari, dengan protes yang terjadi hampir setiap hari dan gerakan pembangkangan sipil nasional, dan hampir 850 warga sipil tewas menurut kelompok pemantau lokal. Demikian seperti melansir Channel News Asia, Senin (7/6/2021).

Sejumlah Warga Sipil Tewas dalam Penyerbuan Militer di Desa Myanmar

Peraih Nobel itu telah dikenai serangkaian tuduhan kriminal termasuk melanggar pembatasan virus corona selama kampanye pemilihan tahun lalu dan memiliki walkie-talkie tanpa izin.

"Kami akan mendapatkan kesaksian dari penggugat dan saksi mulai dari sidang berikutnya," dijadwalkan pada Senin, 14 Juni, pengacara Min Min Soe mengatakan pada hari Senin setelah bertemu dengan Aung San Suu Kyi yang ditahan di ibu kota Naypyidaw.

"Dia meminta semua (orang) untuk tetap sehat," tambah Min Min Soe.

2 dari 2 halaman

Aung San Suu Kyi Jadi Tahanan Rumah

Polisi tangkap pengunjuk rasa anti kudeta militer Myanmar — Polisi menangkap seorang pria saat pengunjuk rasa ikut serta dalam unjuk rasa menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Sabtu (27/2/2021). Negara itu diguncang gelombang protes pro-demokrasi sejak kudeta militer Myanmar menggulingkan kekuasaan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. (Ye Aung THU/AFP)

Pengacara Aung San Suu Kyi telah bertemu dengannya hanya dua kali sejak junta menempatkannya sebagai tahanan rumah, dengan penundaan berminggu-minggu untuk kasus hukumnya dan pengacaranya berjuang untuk mendapatkan akses ke klien mereka.

Junta Myanmar juga mengancam akan membubarkan partai politiknya, Liga Nasional untuk Demokrasi, yang menyapu bersih pemilu tahun 2020, atas dugaan kecurangan pemilih.