Uni Eropa Kembali Beri Sanksi Pejabat Militer Myanmar Terkait Kudeta

Penambahan terbaru tersebut membuat jumlah individu dan entitas yang dikenai sanksi oleh UE menjadi 35 sejak putaran pertama langkah-langkah hukuman yang disepakati pada bulan Maret.

AS dan Inggris juga menargetkan pejabat dan perusahaan penting di negara itu, tetapi sejauh ini pemerintah militer mengabaikan tekanan Barat.

London juga mengumumkan sanksi terhadap perusahaan yang sama serta badan pemerintahan pemerintah militer Dewan Administrasi Negara.

Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Asing mengatakan langkah untuk mengekang perdagangan dua komoditas bernilai tinggi itu akan membuat para jenderal kehilangan "jutaan pendapatan".

"Militer terus melakukan subversi demokrasi dan pembunuhan brutal terhadap warga sipil," kata Menteri Luar Negeri Dominic Raab.

"Kami akan terus meminta pertanggungjawaban junta dan memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab, sampai demokrasi dipulihkan."

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi.