Indonesia Masuk Negara Kategori A1 Risiko Tinggi Ekstrem COVID-19 Versi Hong Kong

 Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku menerima banyak masukan agar menerapkan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB), menyusul lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia pasca libur Lebaran 2021. Namun, Jokowi memandang opsi lockdown dan PSBB bukanlah kebijakan yang tepat untuk menangani Covid-19 di Indonesia.

"Pemerintah telah menerima banyak masukan-masukan dan tentunya kami menyambut baik setiap masukkan baik pribadi, kelompok, ataupun masyarakat. Termasuk usulan untuk memberlakukan kembali PSBB dan lockdown mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pesat," kata Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, 23 Juni 2021.

Dia menyadari bahwa saat ini lonjakan kasus Covid-19 membuat tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit semakin meningkat. Namun, Jokowi menilai bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro merupakan kebijakan yang paling tepat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

"Pemerintah masih memutuskan PPKM Mikro masih kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah itu komunitas," jelasnya. 

Jokowi menekankan bahwa keputusan ini diambil usai mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan berbagai aspek. Mulai dari, kondisi ekonomi, sosial, politik di Indonesia dan pengalaman dari negara-negara lain.

"Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan Covid-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," tutur Jokowi.