Taliban Akan Umumkan Rencana Perdamaian ke Pemerintah Afganistan

, Kabul - Taliban berencana mengajukan proposal perdamaian tertulis ke pemerintah Afghanistan pada bulan depan, demikian dikatakan juru bicara kelompok gerilyawan Islam itu. Rencana tersebut datang di saat Taliban sedang membuat keuntungan teritorial besar setelah pasukan asing meninggalkan wilayah Afghanistan.

Ratusan anggota militer Afghanistan telah melarikan diri ke negara tetangga Tajikistan, sejak melihat kemajuan Taliban setelah tentara Amerika Serikat (AS) ditarik dari negara itu. Tentara AS bermarkas di pangkalan utama Afghanistan, yang menjadi pangkalan pusat kekuatan AS dan NATO selama hampir dua dekade, demikian dikutip dari laman DW Indonesia, Selasa (6/7/2021).

Saat pemindahan Pangkalan Udara Bagram ke tentara Afghanistan menambah momentum pada upaya Taliban untuk merebut kendali atas distrik-distrik baru, para pemimpin Taliban memperbarui pembicaraan lama yang terhenti dengan utusan pemerintah Afghanistan di ibu kota Qatar, Doha, pekan lalu.

"Pembicaraan dan proses perdamaian akan dipercepat dalam beberapa hari mendatang ... dan mereka diharapkan memasuki tahap penting, tentu saja tentang rencana perdamaian," kata juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, kepada kantor berita Reuters, Senin (05/07).

"Mungkin akan memakan waktu satu bulan untuk mencapai tahap itu ketika kedua belah pihak nantinya berbagi rencana perdamaian tertulis mereka," katanya, seraya menambahkan bahwa putaran terakhir pembicaraan berada pada titik kritis.

"Meskipun kami (Taliban) berada di atas angin di medan perang, kami sangat serius tentang pembicaraan dan dialog,‘" tambahnya.

Meningkatnya pertempuran dan pelarian ribuan anggota pasukan keamanan Afghanistan telah menimbulkan keraguan besar tentang negosiasi perdamaian yang didukung AS, yang dimulai tahun lalu di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump saat itu.

Menanggapi permintaan untuk mengomentari pernyataan perwakilan Taliban, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan penyelesaian yang dinegosiasikan adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perang 40 tahun di Afghanistan.

"Kami mendesak pihak-pihak untuk terlibat dalam negosiasi serius untuk menentukan peta jalan politik untuk masa depan Afghanistan yang mengarah pada penyelesaian yang adil dan tahan lama,'' kata pejabat itu.

"Dunia tidak akan menerima pemaksaan pemerintah di Afghanistan," tambahnya. "Legitimasi dan bantuan untuk pemerintah Afghanistan mana pun hanya dapat dimungkinkan jika pemerintah itu memiliki penghormatan dasar terhadap hak asasi manusia."