Malaysia Kembali Hadapi Krisis Politik Usai Koalisi Pemerintah Bubar

Muhyiddin sempat berusaha membujuk rekan koalisinya itu untuk bertahan. Hanya beberapa jam sebelum pertemuan Dewan Agung, dia melantik kader UMNO, Menteri Pertahanan Ismail Sabri, sebagai wakil perdana menteri.

Adapun kader lain, Menteri Luar Negeri Hishamuddin Hussein akan diangkat sebagai menteri senior. Namun pendekatannya itu tidak digubris.

Analis menilai Muhyiddin berusaha memecah UMNO dengan menominasikan kader UMNO di barisan kedua ke dalam kabinetnya. Media-media lokal mengabarkan, Ismail saat ini memimpin oposisi terhadap rencana Zahid keluar dari koalisi dengan Partai Bersatu.

"Perjanjian politik selama 17 bulan itu kini berakhir. Ada perang terbuka di tubuh UMNO dan kita memiliki pemerintahan yang terlalu lemah dan berusaha bertahan di kekuasaan,” kata Bridget Welsh dari University of Nottingham Malaysia.

Saat ini tidak satu pun koalisi di parlemen mampu menggalang mayoritas. Peluang pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim, tetap tipis menyusul penolakan UMNO untuk mendukung pencalonannya.

Awal tahun ini, UMNO sudah mengatakan tidak akan bekerjasama dengan Partai Bersatu dalam pemilu depan. Zahid menuduh Muhyiddin memanfaatkan pandemi corona untuk mempertahankan kekuasaannya.

Januari silam sang perdana menteri menerbitkan dekrit darurat yang sekaligus membekukan parlemen. Langkah itu diduga diambil untuk melindungi pemerintah dari gejolak politik di lembaga legislatif itu.

Setelah mendapat tekanan, termasuk dari kerajaan, Muhyiddin akhirnya bersedia mempercepat pembukaan parlemen pada 26 Juli mendatang, sebelum berakhirnya masa darurat pada 1 Agustus.