Sukses

WHO Lontarkan Kritik Kebijakan Vaksin Berbayar di Indonesia

Perwakilan WHO mengkritik soal kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia soal vaksin COVID-19 berbayar.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Unit di bagian Imunisasi WHO Dr Ann Lindstrand buka suara soal kebijakan pemerintah Indonesia yang memperjualbelikan vaksin Gotong Royong.

Ia mengkritik soal kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, demikian disampaikan dalam publikasi wawancara Lindstrand di situs resmi who.int, Kamis (15/7/2021).

"Penting bagi setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan akses apa pun. Termasuk pembayaran (vaksin) yang akan menimbulkan masalah etika dan akses, khususnya selama pandemi," ujar Lindstrand.

Selain itu, ada dosis COVAX yang disampaikan melalui kerja sama dengan badan UNICEF, WHO, dan lain-lain. Tentu saja mereka memiliki akses vaksin gratis untuk tiap negara.

"Yang penting di sini adalah bahwa setiap orang memiliki hak dan harus memiliki akses ke vaksin secara setara terlepas dari masalah keuangan," katanya.

Sementara itu, Dr Mike Ryan dalam kesempatan yang sama turut menyinggung soal situasi terkini di Indonesia.

 

2 dari 2 halaman

Koordinasi WHO dengan Pihak Indonesia

Dr Mike Ryan mengatakan, Indonesia sedang mengalami fase peningkatan penularan yang sangat intens selama beberapa minggu terakhir.

Faktanya di Asia Tenggara hampir melebihi jumlah kematian harian yang dimiliki India selama seminggu terakhir dan peningkatan kematian sebesar 71 persen.

"Jadi tidak diragukan lagi bahwa Indonesia menghadapi situasi yang sangat sulit dan saya tahu Direktur Jenderal, Dr Tedros, mengadakan pertemuan dengan pejabat senior dari Indonesia minggu lalu untuk membahas situasi dan melihat apa lagi yang bisa dilakukan untuk mendukung Indonesia dalam hal ini," jelas Ryan.