Alasan Uni Eropa Tak Wajibkan Vaksin COVID-19 sebagai Syarat Pendatang

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan bahwa saat ini kesenjangan vaksinasi Covid-19 di dunia masih cukup lebar. Berdasarkan data yang diterima Jokowi, penyuntikan dosis vaksin di kawasan ASEAN baru mencapai 17,63 persen dari total populasi.

Hal ini menjadi salah satu poin penting yang disampaikan Jokowi saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Informal Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang digelar secara virtual Jumat, 16 Juli 2021.

"Di kawasan Afrika baru 4,3 persen dari populasi. Sementara, di kawasan Amerika Utara dan Eropa masing-masing sebesar 77,73 persen dan 76,81 persen dari total populasi," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, Jumat malam 16 Juli 2021.

Menurut Menlu Retno, Presiden Jokowi menyerukan pentingnya solidaritas dan kerja sama antarnegara di dunia untuk bersama-sama melawan pandemi Covid-19. Jokowi juga menekankan pentingnya dunia memastikan upaya vaksinasi global, termasuk memperkecil kesenjangan vaksinasi.

"Dalam kaitan ini, Presiden mengharapkan APEC dapat berkontribusi untuk menutup ketimpangan vaksinasi global, termasuk melalui berbagi dosis lewat Covax Facility," ujar Retno.

Dalam KTT APEC, Jokowi mengingatkan bahwa pertimbangan epidemiologis harus selalu menjadi dasar utama dan bukan pertimbangan pengaruh politik, termasuk dalam isu vaksin ini. Untuk itu, APEC harus mendorong peningkatan produksi vaksin global.

"Terdapat beberapa strategi yang harus dilakukan, yaitu diversifikasi produksi vaksin ke negara berkembang, eliminasi hambatan perdagangan terkait bahan baku vaksin, kemudian dukungan terhadap TRIPS _waiver_ untuk mengatasi pandemi, dan alih teknologi vaksin terkini," jelas Retno.

Jokowi menegaskan bahwa pemulihan ekonomi mustahil dilakukan apabila pandemi belum berakhir. Oleh sebab itu, pemulihan kesehatan harus didahulukan sehingga perang melawan Covid-19 bisa segera dimenangkan.

Dalam konteks nasional, Jokowi menjelaskan mengenai kebijakan utama yang diambil oleh pemerintah Indonesia saat ini, antara lain kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Jawa dan Bali, serta kota-kota yang mengalami lonjakan kasus.