Sukses

Taliban Makin Ganas, Kemlu: Masih Ada WNI di Afghanistan

Kebanyakan WNI sudah kembali dari Kabul, Afghanistan.

Liputan6.com, Jakarta - Satu per satu ibu kota provinsi di Afghanistan telah jatuh ke tangan Taliban. Kota terbesar kedua di Afghanistan, Kandahar, juga telah dikuasai Taliban.

Kekhawatiran pun muncul mengenai stabilitas di ibu kota Kabul.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah meminta agar WNI meninggalkan Afghanistan. Hingga Juli 2021, 43 WNI di Afghanistan telah pergi dari negara itu, namun saat itu masih ada tiga yang masih menetap.

"Masih ada WNI di sana," jelas juru bicara Kemlu, Teuku Faizasyah, kepada Liputan6.com, Jumat (13/8/2021).

"Kalau tidak salah ada enam, termasuk yang di KBRI," imbuhnya.

Ketika ditanya kapan para diplomat akan pulang, dan apakah mereka baru akan pulang setelah semua WNI pulang, Kemlu mengaku sedang menyusun rencana.

"Masih dikoordinasikan," terang Faiza.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

 
2 dari 2 halaman

Gubernur Kabur

Taliban semakin agresif dalam merebut kota-kota di Afghanistan. Terkini, mereka merebut Kandahar yang merupakan kota terbesar kedua di Afghanistan.

Dilaporkan AP, Jumat (13/8), kota Kandahar yang merupakan kota terbesar kedua di negara itu jatuh pada Kamis waktu setempat. Dua kota lain yang direbut adalah Herat dan Ghazni.  

Herat merupakan kota terbesar nomor tiga di Afghanistan, sementara Ghazni adalah lokasi strategis antara Kabul dan Kandahar.

Taliban semakin agresif di tengah rencana mundurnya Amerika Serikat (AS) dan sekutu. Totalnya, 12 dari 34 ibu kota provinsi Afghanistan sudah jatuh dikuasai Taliban.

AP menyebut Kabul belum menghadapi ancaman langsung, tetapi cengkraman pemberontak Afghanistan semakin kuat.

Di Kandahar, Taliban merebut kantor gubernur, sementara pejabat provinsi melarikan diri. Taliban juga membebaskan narapidana di penjara.

Sementara, pejabat provinsi Ghazni melarikan diri usai menyerah. Seorang anggota dewan provinsi Ghazni menuding bahwa gubernur provinsi dan kepala polisi membuat kesepakatan dengan Taliban sebelum kabur.

Â