Liputan6.com, Jakarta - Myanmar masih berada di bawah pemerintahan junta militer sejak mereka merebut kekuasaan beberapa bulan silam.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh sejumlah negara tetangga, organisasi kemanusiaan hingga PBB dan termasuk ASEAN.
Advertisement
ASEAN sendiri telah menggelar KTT pada April lalu di Jakarta yang secara khusus fokus membahas solusi untuk isu kudeta militer Myanmar.
Indonesia terus menegaskan komitmennya untuk membantu Myanmar, terutama memperjuangkan hak warga sipil Myanmar.
Menlu RI Retno Marsudi kembali bersuara dan berkontribusi dalam upaya ASEAN untuk membantu rakyat Myanmar.
"Bergabung dengan rekan dan mitra ASEAN saya di Pledging Conference untuk mendukung bantuan kemanusiaan ASEAN ke Myanmar (18/07) Menyampaikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya ASEAN untuk membantu rakyat Myanmar”, tulis Menlu Retno di Twitter resmi @Menlu_RI.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menggarisbawahi pentingnya prinsip-prinsip bantuan kemanusiaan ASEAN: respons yang dipimpin ASEAN, kemandirian, fleksibilitas, transparansi, akuntabilitas, serta akses tanpa hambatan.
Joined my ASEAN colleagues and partners at the Pledging Conference to support ASEAN's humanitarian assistance to Myanmar (18/07)Conveyed Indonesia’s commitment to contribute in ASEAN’s efforts to assist the people of Myanmar pic.twitter.com/TbqhIyocuA
— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) August 18, 2021
Presiden Jokowi Tegaskan Posisi Indonesia
Dalam KTT ASEAN tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa situasi di Myanmar merupakan situasi krusial yang harus segera dihentikan.
"Perkembangan situasi di Myanmar sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung. Kekerasan harus dihentikan, dan demokrasi dan stabilitas dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan," kata Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu.
"Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas," sambung dia.
Pada pertemuan itu, dia menyampaikan pentingnya pemimpin militer Myanmar untuk memberikan tiga komitmen. Pertama, permintaan komitmen penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar.
Selain itu, dia mengingatkan semua pihak untuk menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan. Jokowi juga meminta militer Myanmar untuk melepaskan para tahanan politik yang ditangkap dalam kudeta Februari lalu.
"Permintaan komitmen kedua, proses dialog yang inklusif harus dimulai, tahanan politik harus segera dilepaskan," ujar Jokowi.
Jokowi mendorong agar dibentuknya Special Envoy ASEAN untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar. Permintaan komitmen ketiga kepada pemimpin junta militer Myanmar untuk membuka akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinir oleh Sekjen ASEAN bersama AHA Center.
Advertisement