PM Inggris: Pemimpin Negara G7 Akan Diskusikan Situasi di Afghanistan

Kemunculan Pertama PM Inggris — PM Inggris, Boris Johnson selesai memberikan pernyataan pada hari pertamanya kembali bekerja setelah pulih dari virus Corona di Downing Street, London, Senin (27/4/2020). Ini menjadi kemunculan pertama PM Johnson di depan publik setelah hampir sebulan terinfeksi COVID-19. (AP/Frank Augstein)

Liputan6.com, Jakarta - Para pemimpin negara G7 akan membahas krisis di Afghanistan pada Selasa (24/8) dalam pertemuan virtual.

Pertemuan itu diumumkan oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson - sepekan setelah Taliban merebut kembali kekuasaan di Afghanistan.

"Sangat penting bahwa komunitas internasional bekerja sama untuk memastikan evakuasi yang aman, mencegah krisis kemanusiaan dan mendukung rakyat Afghanistan, juga untuk mengamankan kondisi dari 20 tahun terakhir," tulis PM Johnson di Twitter, seperti dikutip dari AFP, Senin (23/8).

Inggris saat ini memimpin kelompok negara-negara kaya yang terdiri dari Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat, dan Johnson telah mendorong pertemuan selama sepekan terakhir.

Negara-negara Barat telah menghadapi kritik yang meningkat atas penanganan mereka terhadap krisis di Afghanistan - di tengah situasi kacau ketika ribuan warga Afghanistan dan orang asing berusaha meninggalkan Kabul menyusul kembalinya Taliban menguasai seluruh wilayah negara.

Setelah pertemuan virtual pada 19 Agustus 2021, para menteri luar negeri negara G7 mendesak Taliban untuk memberikan jalan yang aman bagi mereka yang mencoba untuk meninggalkan Kabul.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

PM Johnson Juga Bahas Situasi di Afghanistan Dengan Presiden Turki Erdogan

Begini Suasana Kacau di Bandara Afghanistan — Orang-orang Afghanistan naik ke atas sebuah pesawat saat mereka menunggu di bandara Kabul (16/8/2021). Bandara internasional di Kabul dilanda kekacauan dan kemacetan lalu lintas yang parah. (AFP/Wakil Kohsar)

AS, yang telah mengirim ribuan tentara sementara untuk mencoba mengamankan bandara dan membantu mengevakuasi warganya dan warga Afghanistan, telah menetapkan batas waktu untuk menyelesaikan pengangkutan udara, yaitu pada 31 Agustus.

Namun, sekutu, termasuk Inggris menyatakan akan mendukung perpanjangan tenggat waktu, langkah yang kemungkinan akan dibahas dalam pertemuan G7 paa Selasa (24/8) mendatang.

Kantor Johnson mengatakan bahwa PM Inggris tersebut juga berbicara dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Minggu (22/8) tentang krisis di Afghanistan - ketika Taliban fokus pada pembentukan pemerintahan di Kabul.

"Para pemimpin berbagi pandangan bahwa setiap pemerintahan baru harus mewakili populasi Afghanistan yang beragam dan melindungi hak-hak perempuan dan minoritas, dan bahwa Taliban akan dinilai berdasarkan tindakan mereka, bukan kata-kata mereka dalam hal ini," demikian disampaikan Downing Street dalam ringkasan laporannya.

"Mereka sepakat bahwa negara-negara harus berkomitmen untuk berbagi tugas pada bantuan dan pengungsi, mencatat bahwa koordinasi PBB akan menjadi pusat upaya itu," tambahnya.

3 dari 3 halaman