PBB Relokasi Staf 2 Kloter dari Afghanistan yang Dicengkeram Taliban

Kehidupan di Afghanistan Usai Taliban Berkuasa — Pria Afghanistan menyeberang jalan di Kabul, pada Minggu (22/8/2021). Taliban merebut kembali kendali Afghanistan, hampir dua dekade setelah mereka digulingkan koalisi pimpinan AS. (AP Photo/ Rahmat Gul)

Liputan6.com, Kabul - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Minggu 22 Agustus 2021 melakukan proses relokasi kloter dua untuk para stafnya di Afghanistan yang kini dicengkeram militan Taliban.

Mengutip Xinhua, Selasa (24/8/2021), PBB menerbangkan 120 orang dari Kabul ke Almaty, Kazakhstan pada relokasi kedua tersebut. Sebelumnya, 100 staf sudah dievakasi pada Rabu 18 Agustus pekan lalu.

"Para penumpang terdiri dari personel PBB dan anggota beberapa organisasi nonpemerintah yang berfungsi sebagai mitra pelaksana PBB di Afghanistan," ujar juru bicara (jubir) Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric.

"Sebagian dari personel PBB yang meninggalkan Kabul pada hari Minggu akan terus bekerja dari jarak jauh di Almaty," imbuhnya.

Dujarric menegaskan PBB di Afghanistan saat ini fokus pada keselamatan ribuan personel dan mitranya yang masih berada di lapangan, serta pengiriman bantuan kemanusiaan penting dan bantuan lainnya kepada jutaan warga Afghanistan yang membutuhkan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ratusan warga Afghanistan memadati bandara internasional Kabul untuk mengurus dokumen penerbangan mereka agar bisa keluar dari Afghanistan ditengah kekuasaan Taliban.

2 dari 2 halaman

DK PBB Serukan Dialog untuk Bentuk Pemerintahan Baru Afghanistan

FOTO: Taliban Duduki Istana Kepresidenan Afghanistan — Pejuang Taliban menguasai Istana Kepresidenan Afghanistan di Kabul, Afghanistan, Minggu (15/8/2021). Para diplomat Amerika Serikat telah dipulangkan dari kkedutaan mereka di Afghanistan. (AP Photo/Zabi Karimi)

Sementara itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyerukan pembicaraan untuk membentuk pemerintahan baru di Afghanistan dan mengakhiri pertempuran dan pelecehan. Hal itu diungkapkan setelah Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan pembatasan Taliban terhadap hak asasi manusia dan peningkatan pelanggaran terhadap perempuan dan anak perempuan.

Dewan beranggotakan 15 orang itu mengeluarkan pernyataan pada hari Senin, yang disetujui oleh konsensus, setelah Guterres mengimbau badan tersebut untuk "menggunakan semua alat yang dimilikinya untuk menekan ancaman teroris global di Afghanistan" dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demikian seperti melansir Al Jazeera, Selasa (17/8/2021).

“Kami tidak bisa dan tidak boleh meninggalkan rakyat Afghanistan,” kata Guterres kepada Dewan Keamanan.

Pertemuan darurat DK PBB tentang Afghanistan diadakan pada hari Senin di markas besar PBB di New York setelah Taliban memasuki Kabul dan Presiden Ashraf Ghani meninggalkan Afghanistan pada hari Minggu ketika kelompok itu mengambil alih negara itu, 20 tahun setelah mereka digulingkan oleh invasi pimpinan AS.

Selengkapnya di sini...

Israel Sahkan Larangan Operasional UNRWA, Akses Bantuan untuk Warga Palestina Terancam