Saat India Larang Jatuh Cinta Lewat Undang-Undang

Liputan6.com, Chennai - Undang-Undang di India ini jadi sorotan dan menuai kontroversi. Keberadaannya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelecehan anak, namun menyebabkan seorang laki-laki muda dipenjarakan.

Menurut Aktivis India, diperlukan pendekatan lebih terkait hal ini.

Alkisah 2 tahun lalu, Mani (nama samaran) yang saat itu berusia 21 tahun mulai berpacaran dengan Noor (nama samaran) yang saat itu berusia 17 tahun.

Mereka tidak dapat bertemu selama kuncitara COVID-19, tetapi akhirnya berhasil bertemu kembali saat pembatasan mulai mereda.

Mereka berjanji akan bertemu di tepi sebuah gang sepi di kota kecil di kota Tamil Nadu. Pasangan ini berharap untuk menikah suatu hari nanti. Namun, Noor diketahui hamil. Hidup mereka pun berubah menjadi mimpi buruk.

2 bulan lalu, Mani didakwa melakukan pemerkosaan dengan Undang-Undang Perlindugnan Anak dari Pelanggaran seksual atau Protection of Children from Sexual Offences (Pocso). 48 hari setelah di penjara, ia dibebaskan dengan jaminan. Jika terbukti bersalah, Mani terancam hukuman penjara seumur hidup.

"Aku hanya ingin ini segera berakhir," kata Mani dengan gugup, matanya merah akibar kurang tidur.

Dilansir dari laman The Guardian, Rabu (25/8/2021), UU Pocso diperkenalkan di India pada 2012 dengan tujuan menyelesaikan masalah soal meningkatnya pelecehan seksual terhadap anak. Menurut UU tersebut, segala aktivitas yang melibatkan anak di bawah 18 tahun adalah ilegal, meskipun disertai konsen dari kedua belah pihak.

Menurut para aktivis hak anak, UU tersebut lebih bersifat menghukum, dan bukan merupakan tujuan hukum.

Aktivis saat ini menggaungkan agar UU tersebut diklarifikasi guna mendapatkan pemahaman yang lebih beragam tentang seksualitas anak muda.

"Sebut saja romansa remaja, kegilaan, eksplorasi seksual atau cinta, itu ilegal di India," ujar Andrew Sesuraj, aktivis hak anak dan penyelenggara Tamil Nadu Child Rights Watch.

Data dari Satyarthi.org.in menunjukkan bahwa 47,335 kasus terdaftar pada 2019 di bawah hukum. Tingkat hukuman pada tahun yang sama mencapai 34.9%.

Angka tahun 2020 belum dipublikasikan, tetapi mellihat pelaporan di media menunjukan adanya peningkatan kasus yang diajukan berdasarkan UU Pocso. Para aktivis pun buka suara bahwa lockdown selama pandemi COVID-19 membuat anak muda harus menghadapi pengawasan yang lebih ketat dan memaksa mereka untuk tinggal di rumah bersama keluarga.

Meskipun tidak ada data tentang usia mereka yang didakwa dibawah UU tersebut, para aktivis percaya banyak dari yang terdakwa adalah laki-laki muda atau laki-laki remaja yang terlibat dalam hubungan konsensual antara pasangan mereka.

Anak perempuan biasanya dianggap sebagai korban, sehingga jarang dijerat hukum. Mereka sering dianggap tak mampu memberikan konsen.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.