Taliban Siap Umumkan Pemerintahan Baru Afghanistan dalam Hitungan Hari

Situasi pemerintahan dan ekonomi Afghanistan berada di tepi jurang kegagalan, pakar memperingatkan.

Dua hal yang bisa menyebabkan itu adalah, riwayat krisis politik dan ekonomi ketika Taliban berkuasa sebelumnya pada 1990-an --menyusul status mereka sebagai pemerintahan pariah; serta dugaan ketidaksiapan Taliban yang kembali mengambilalih Afghanistan dalam waktu yang --secara mengejutkan-- sangat singkat.

Bahkan pendiri Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar telah mengakui bahwa kelompok itu tidak mengantisipasi merebut kendali negara begitu cepat, dan pengamat politik mengatakan bahwa militan belum memutuskan persyaratan yang tepat mengenai siapa yang akan memerintah, dan bagaimana.

"... Mereka harus mengumumkan pemerintahan ketika Amerika pergi tetapi itu benar-benar memakan waktu lama dan memiliki potensi untuk lepas kendali," kata Ashley Johnson, co-direktur pusat studi kelompok bersenjata di Overseas Development Institute di London.

Di samping soal isu hak asasi manusia, kesetaraan hak bagi perempuan, serta persoalan stabilitas sosial, pemerintahan Taliban juga dihadapi tantangan untuk memulihkan ekonomi negara yang tengah di ambang anjlok.

Hancur oleh empat dekade perang, sistem keuangan negara itu sekarang juga menghadapi hilangnya miliaran dolar dalam bantuan asing. Mata uang anjlok sementara harga makanan sedang meningkat, yang menyebabkan kesulitan ekonomi yang ekstrem dan meningkatnya frustrasi di Kabul. Bank dan lembaga keuangan di ibukota Afghanistan masih dilaporkan ditutup, bahkan lebih dari dua minggu sejak kota itu jatuh ke tangan Taliban.

Juru Bicara Taliban Zabuhullah Mujahid mengatakan, para pejabat telah ditunjuk untuk menjalankan lembaga-lembaga utama termasuk kementerian kesehatan masyarakat dan pendidikan dan bank sentral.

"Jatuhnya mata uang Afghani terhadap mata uang asing bersifat sementara," tegasnya, menambahkan bahwa itu akan kembali normal setelah sistem pemerintah baru mulai berfungsi.