Sukses

Kelompok Anti-Taliban Serukan Agar Dunia Tak Akui Pemerintahan Baru Afghanistan

Kelompok anti-Taliban meminta dunia untuk tidak mengakui pemerintahan baru Afghanistan.

Liputan6.com, Kabul - Pasukan anti-Taliban di Afghanistan telah meminta masyarakat internasional untuk tidak mengakui pemerintah baru yang diumumkan oleh kelompok militan tersebut.

Kabinet sementara - yang tidak terdiri dari wanita, dan seluruhnya terdiri dari para pemimpin Taliban atau rekan mereka - juga telah dikritik oleh AS.

Melansir BBC, Rabu (8/9/2021), anggota kelompok anti-Taliban yang menentang Taliban di provinsi Panjshir mengatakan pemerintah baru itu "ilegal".

AS menyatakan keprihatinannya pada angka-angka yang terkait dengan serangan terhadap pasukan AS.

Kabinet sementara dipimpin oleh Mullah Mohammad Hassan Akhund, yang masuk dalam daftar hitam PBB. Sosok lainnya, Sirajuddin Haqqani, juga diburu FBI Amerika.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Pemerintah oleh Taliban

NRF mengatakan, pihaknya menganggap pengumuman kabinet sementara Taliban sebagai "tanda yang jelas dari permusuhan kelompok itu dengan rakyat Afghanistan". 

Taliban bersikeras bahwa mereka sekarang telah mengalahkan Front Perlawanan Nasional (NRF) di Lembah Panjshir di utara Kabul, tetapi para pemimpin NRF mengatakan mereka masih berperang.

Dalam sebuah pernyataan, departemen luar negeri AS mengatakan prihatin dengan "afiliasi dan rekam jejak beberapa individu".

Pernyataan itu mengatakan Washington akan "terus memegang komitmen Taliban" untuk mengizinkan perjalanan yang aman bagi warga negara asing dan warga Afghanistan dengan dokumen perjalanan, "termasuk mengizinkan penerbangan yang saat ini siap terbang keluar dari Afghanistan".

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan mengadakan pertemuan virtual 20 negara Barat untuk mengoordinasikan serangkaian persyaratan untuk keterlibatan dengan pemerintah Taliban.

Taliban menguasai Afghanistan dalam serangan besar-besaran lebih dari tiga minggu lalu. 

Pihaknya kini menghadapi banyak tantangan berat di negara yang dilanda konflik, termasuk menstabilkan ekonomi dan mendapatkan pengakuan internasional.