COP26: Boikot Minyak Sawit Bukan Solusi Melawan Kerusakan Lingkungan

Masyarakat membeli bibit sawit unggul untuk peremajaan sawit dari sentra pembibitan PTPN V. (Liputan6.com/M Syukur)

Liputan6.com, Jakarta - Inggris Raya akan menjadi tuan rumah dari acara iklim international COP26 pada 1 November 2021. Berbagai topik yang akan dibahas yakni seperti deforestasi hingga minyak nabati yang ramah lingkunan (berkelanjutan).

Sebelum COP26 di kota Glasgow, isu deforestasi di Indonesia juga menjadi sorotan Kedutaan Besar Inggris di Indonesia, serta Wakil Menteri Lingkunan Hidup Alue Dohong.

Deforestasi ini masih terkait penanaman kelapa sawit yang dianggap sebagai pendorong utama deforestasi di hutan-hutan dunia. Hanya saja, boikot dianggap bukan solusi yang baik.

Pihak COP26 menyebut minyak sawit adalah tanaman yang efisien dan berguna bagi banyak produk. Tetapi adanya ekspansi ilegal untuk lahan sawit memberikan ancaman besar bagi hutan.

"Seringkali yang menjadi permasalahan adalah ketika lahan yang dipakai untuk kegiatan produksi komoditas - seperti kelapa sawit - pohon-pohonnya ditebangi secara ilegal," tulis Kedubes Inggris dalam keterangan resmi usai acara Dialog Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT), dikutip Senin (13/9/2021).

Meski demikian, COP26 tidak menyarankan boikot minyak sawit. Solusi yang baik adalah agar konsumen memastikan segala jenis minyak nabati diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan.

"Memboikot minyak sawit bukanlah jawaban, tetapi jawabannya adalah bertindak agar memastikan semua minyak nabati diproduksi secara berkelanjutan," jelas informasi dari COP26.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Kerja Sama Global

Inggris menjadi tuan rumah COP26 pada 2021. Dok: COP26

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Alue Dohong, menyebut Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah deforestasi, serta memastikan sektor komoditas terus operasional.

"Berbagai kebijakan telah dilakukan, termasuk moratorium perizinan baru, dan membangun sistem memverifikasi legalitas dan produksi kayu secara berkelanjutan, dan telah diwujudkan pencapaiannya," ujar Wamen Alue.

Ia pun berharap acara dialog FACT dan COP26 bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kerja sama global terkait iklim.

"Sangat penting membangun kemitraan sejati dengan para pemangku kepentingan global, seperti melalui FACT Global communications. Semakin kita mendekati penyelengaraan COP26, penting bagi kita untuk terus membangun momentum dan bertindak secara bersama-sama," ujar Alue.

Sementara itu Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, mengapresiasi tindakan Indonesia sejauh ini, dan mendukung agar Indonesia terus mengambil tindakan untuk revitalisasi lingkungan.

"Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berhasil menurunkan tingkat deforestasi, menghutankan lahan kembali seluas 835.000 hektar dan berencana untuk menghijaukan kembali area mangrove seluas 630.000 hektar, dan pada tahun ini telah dilakukan pada areal seluas 80.000 hektar," ujar Dubes Owen.

"Sebagai salah satu negara produsen komoditas terbesar dunia, upaya ini mendukung baik perdagangan yang penting dan aspirasi pembangunan berkelanjutan," pungkasnya.