Nepal Perkenalkan Gender Ketiga, Perjuangkan Kesetaraan Hak Kaum LGBT

Boudhanath Stupa, kuil besar di tengah kota Nepal (pixabay)

Liputan6.com, Kathmandu - Nepal telah memperkenalkan kategori gender ketiga dalam sensusnya untuk pertama kali, sebuah langkah yang diharapkan komunitas LGBT negara Himalaya agar memberi mereka kesetaraan hak yang lebih baik.

Dilansir dari laman France 24, Kamis (30/9/2021), pihak resmi dari Biro Pusat Statistik telah mengunjungi rumah-rumah warga negara yang berpenduduk 30 juta orang itu sejak hari Sabtu. Mereka memberikan responden pilihan untuk memilih “others” sebagai pilihan gender mereka, selain laki-laki atau perempuan.

Nepal telah memiliki beberapa undang-undang paling progresif di Asia Selatan tentang homoseksual dan hak-hak transgender, dengan reformasi penting yang disahkan pada 2007, melarang diskriminasi gender atau orientasi seksual.

Kategori gender ketiga untuk dokumen kewarganegaraan telah diperkenalkan tahun 2013 dan Nepal mulai menerbitkan paspor dengan kategori “others” 2 tahun kemudian.

Namun, kaum gay dan transgender di Nepal, serta aktivis hak mengatakan komunitas LGBT – yang diperkirakan berjumlah 900.000 orang – masih menghadapi diskriminasi, terutama untuk pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Mulai dari perkantoran hingga pasar terpaksa tutup. Puluhan ribu orang bersiap pergi meninggalkan Kathmandu, Nepal. Ini terkait kebijakan lockdown oleh pemerintah selama 15 hari karena lonjakan Covid-19.

2 dari 2 halaman

Kurangnya Data Menjadi Sebab Sulitnya Akses Hak

Aktivis LGBT mengatakan bahwa kurangnya data telah menghambat akses kaum LGBT ke manfaat yang menjadi hak mereka.

"Ketika ada data setelah sensus, kami dapat menggunakannya sebagai bukti untuk melobi hak-hak kami. Kami dapat mengajukan tuntutan secara proporsional dengan ukuran populasi kami," kata Pinky Gurung, Presiden kelompok hak LGBTQ Blue Diamond Society.

Namun, di lebih dari 70 pertanyaan sensus, hanya ada 1 yang terkait dengan gender dan para kritikus mengatakan hasilnya masih akan terbatas.

Rukshana Kapali, seorang perempuan transgender dan aktivis, yang telah mengajukan surat perintah Mahkamah Agung terhadap metodologi tersebut, mengatakan sensus itu "bermasalah" dan "tidak dapat mencerminkan data sebenarnya dari komunitas LGBTQ di Nepal”.

Kelompok hak asasi mengatakan bahwa kaum LGBT juga takut untuk mengidentifikasi diri mereka di masa lalu, tetapi kelompok tersebut mendorong mereka unbtuk lebih terbuka.

"Kami menghitung populasi dengan kategori 'others' sebagai bagian dari komitmen kami terhadap kesetaraan gender," kata Dhundi Raj Lamicchane, direktur di bagian kependudukan biro statistik, kepada AFP.

“Kami telah bekerja dengan anggota organisasi LGBTQ kali ini dan berharap untuk hasil yang lebih reflektif untuk diterbitkan.”

Reporter: Ielyfia Prasetio