Kapal Selam AS Bertenaga Nuklir Tabrak Objek Misterius di Laut China Selatan

Pada Rabu 6 Oktober, menteri pertahanan Taiwan, Chiu Kuo-cheng, mengatakan China dapat siap untuk meluncurkan invasi "skala penuh" ke pulau itu pada tahun 2025, menambahkan bahwa "mereka saat ini memiliki kemampuan" untuk menyerang, tetapi mereka saat ini memiliki konsekuensi lebih banyak.

"Pemerintahan Biden telah mengalihkan fokus kebijakan keamanan nasional AS dari perang selama dua dekade terakhir dan ke arah Beijing, yang telah menegaskan dirinya di kawasan dan di panggung dunia. Pada hari Kamis, Badan Intelijen Pusat mengumumkan pembentukan pusat misi baru untuk China setelah peninjauan selama berbulan-bulan yang menemukan China sebagai ancaman jangka panjang terbesar bagi Amerika Serikat."

"Satu hari sebelumnya, penasihat keamanan nasional Jake Sullivan bertemu dengan seorang pejabat tinggi China di Swiss dalam apa yang disebut seorang pejabat senior pemerintah sebagai diskusi yang jujur, langsung, dan luas."

Pertemuan tersebut, yang menurut pejabat itu memiliki "nada yang berbeda" dari pertemuan sengit antara Sullivan dan mitranya dari China enam bulan lalu, mengatur panggung untuk pertemuan virtual antara Presiden Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping akhir tahun ini dalam upaya untuk memastikan stabilitas.

Tetapi kesepakatan prinsip antara kedua pemimpin untuk bertemu tidak banyak mengurangi gesekan saat ini di kawasan itu, juga tidak mengurangi gesekan di sekitar Laut China Selatan, di mana China telah membangun serangkaian pangkalan di terumbu karang dan pulau-pulau buatan di Laut China Selatan. jalur air yang disengketakan.

Menanggapi laporan di Wall Street Journal tentang kehadiran pasukan AS di Taiwan, Pentagon menyoroti dukungannya untuk Taiwan dan kebutuhan pertahanannya.

"Dukungan kami untuk dan hubungan pertahanan dengan Taiwan tetap selaras terhadap ancaman saat ini yang ditimbulkan oleh Republik Rakyat China," kata juru bicara Pentagon John Supple pada hari Kamis, menuduh China melakukan tindakan yang "mengganggu stabilitas dan meningkatkan risiko salah perhitungan."

Ketika hubungan antara AS dan China memburuk, Departemen Luar Negeri meminta pada Juni 2018 agar Marinir AS dikirim ke Taiwan untuk membantu menjaga kedutaan AS secara de facto di sana. Pada saat itu, hanya ada 10 tentara AS di Taiwan, menurut catatan tenaga kerja Departemen Pertahanan, dan hanya satu dari Korps Marinir, yang merupakan cabang militer yang bertanggung jawab atas keamanan kedutaan.

Jumlah itu secara bertahap meningkat menjadi 19 tentara dua tahun kemudian, sebelum melonjak menjadi 32 tentara awal tahun ini, menurut catatan.

Demikian pula, jumlah pasukan AS di China meningkat dari 14 pada 2018 menjadi 55 sekarang, yang mayoritas adalah Marinir.

"Hubungan pertahanan AS dengan Taiwan dipandu oleh Undang-Undang Hubungan Taiwan dan berdasarkan penilaian kebutuhan pertahanan Taiwan dan ancaman yang ditimbulkan oleh RRT, seperti yang telah terjadi selama lebih dari 40 tahun," kata Supple.

Komentar tersebut merupakan bagian dari serangkaian serangan retorika yang meningkat antara dua negara adidaya yang terlibat dalam apa yang disebut pejabat Pentagon sebagai "Persaingan Kekuatan Besar".

Awal pekan ini, China mengkritik AS atas apa yang disebutnya "pernyataan tidak bertanggung jawab," setelah AS mengutuk penerbangan militer China di ADIZ Taiwan.

"Dalam beberapa waktu terakhir, Amerika Serikat telah melanjutkan tindakan negatifnya dalam menjual senjata ke Taiwan dan meningkatkan hubungan militer resminya antara Amerika Serikat dan Taiwan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying.