PM Tunisia Terpilih Najla Bouden Romdhane Bikin Kabinet Baru 24 Menteri

Najla Bouden Romdhane terpilih jadi perdana menteri Tunisia (Xinhua)

Liputan6.com, Tunis - Perdana Menteri Tunisia yang baru Najla Bouden Romdhane mengumumkan susunan pemerintahannya pada Senin (11/10), kata kantor kepresidenan negara tersebut.

Bouden dan anggota kabinetnya dilantik di depan Presiden Kais Saied dalam upacara yang diadakan di Istana Carthage, demikian dikutip dari laman Xinhua, Selasa (12/10/2021).

Kabinet baru Tunisia terdiri dari 24 menteri, termasuk delapan wanita, dan satu sekretaris negara.

Dalam pidatonya, Bouden mengatakan bahwa tujuannya adalah "untuk memulihkan kepercayaan dan harapan, serta memastikan keamanan ekonomi dan kesehatan bagi warga."

"Salah satu tujuan terpenting adalah memberantas korupsi," katanya.

Pada 29 September 2021, Saied menunjuk Bouden sebagai perdana menteri setelah memecat Hichem Mechichi dari jabatannya dan menangguhkan semua kegiatan Majelis Perwakilan Rakyat, atau parlemen Tunisia pada 25 Juli 2021.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kisruh terus terjadi di Tunisia, warga memprotes langkar pemerintah yang gagal menangani pandemi Covid-19. Presiden membekukan parlemen dan memecat Perdana Menteri.

2 dari 2 halaman

Perdana Menteri Wanita Pertama

Dua bulan setelah merebut kekuasaan, Presiden Tunisia Kais Saied menunjuk Najla Bouden Romdhane sebagai perdana menterinya, menjadikannya wanita pertama dalam sejarah negara itu yang memegang jabatan tersebut.

"Presiden Kais Saied, meminta Najla Bouden membentuk pemerintahan secepat mungkin," bunyi pernyataan dari kantornya yang dipublikasikan di Facebook, demikian dikutip dari laman DW.

Tidak banyak yang diketahui tentang akademisi teknik yang pernah bekerja untuk Bank Dunia itu, dan Saied tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang keputusannya.

Najla Bouden Romdhane memasuki jajaran teratas di panggung politik Tunisia saat krisis tengah menghantam negara tersebut.

Dua bulan setelah Saied menangguhkan parlemen, ia memecat Perdana Menteri saat itu Hichem Mechichi. Oleh para pengkritik, langkah ini dinilai sebagai "kudeta."