Dampak Kudeta Sudan, AS Setop Bantuan Rp 9,9 Triliun

Perdana Menteri Sudan Abdullah Hamdok. (AP) — Perdana Menteri Sudan Abdullah (Abdalla) Hamdok terkena kudeta militer (AP)

Liputan6.com, Washington, DC - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan bantuan US$ 700 juta (Rp 9,9 triliun) akan disetop akibat kudeta militer di Sudan. Kudeta terjadi di Sudan pada Senin (25/10).

Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan para pejabat senior pemerintahan diculik oleh kudeta militer ke lokasi yang tidak diketahui. Hamdok merupakan pemimpin pemerintahan transisi setelah diktator Omar Al-Bashir lengser pada 2019.

AS menegaskan bahwa mengganggu pemerintahan transisi tak bisa diterima.

"Sebagaimana yang kami ingatkan berkali-kali, perubahan apapun secara paksa terhadap pemerintahan transisional memberikan risiko pada bantuan AS," tulis situs State.gov, dikutip Selasa (26/10/2021).

"Amerika Serikat secepatnya menghentikan pengiriman $700 juta Dana Bantuan Ekonomi darurat kepada Sudan yang diniatkan untuk mendukung transisi demokrasi negara," jelas pemerintah AS.

Evaluasi sedang dilakukan AS untuk langkah selanjutnya. Namun, mereka sedang bekerja dengan mitra-mitranya untuk mengambil langkah diplomasi untuk menghindari kegaduhan lebih parah di Sudan dan kawasan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Kecam Aksi Militer

Kemlu AS turut memberikan kecaman keras kepada aksi militer Sudan yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan transisi yang dipimpin masyrakat sipil. AS meminta agar pemerintahan sipil kembali ditegakan.

"Penahanan Perdana Menteri Hamdok dan pemimpin sipil lainnya tidaklah bisa diterima," jelas pihak AS.

"Pasukan militer harus memastikan keselamatan mereka dan melepaskan mereka secepatnya."

Lebih lanjut, AS memberi dukungan kepada hak rakyat Sudan untuk menegakan demokrasi. AS juga mengaku khawatir terhadap pasukan keamanan Sudan yang menggunakan amunisi hidup untuk menghalau pengunjuk rasa damai.

Selain meminta agar aparat keamanan tidak represif, AS meminta agar akses komuniktasi kembali dibebaskan.

"Kami juga mendorong restorasi layanan-layanan internet," kata Kemlu AS.

(US$ 1: Rp 14.152)