Arab Saudi Ribut dengan Lebanon Usai Kritik Perang Yaman, Usir Dubes hingga Embargo

Perselisihan itu pecah setelah sebuah wawancara yang disiarkan awal pekan ini menunjukkan Menteri Informasi Lebanon George Kordahi muncul untuk memanggil Arab Saudi dan agresor UEA dalam perang di Yaman.

Selama tujuh tahun, koalisi militer pimpinan Saudi dari sebagian besar negara-negara Arab Muslim Sunni telah memerangi gerakan pemberontak Muslim Syiah Houthi di Yaman.

Baik Arab Saudi dan pemberontak telah menghadapi kritik internasional atas dugaan kekejaman di Yaman.

Kordahi, yang berbicara pada bulan Agustus sebelum ia menjadi menteri, menyebut konflik itu "sia-sia" dan mengatakan Houthi bertindak untuk "membela diri".

Pemerintah Lebanon mengatakan pernyataan Kordahi tidak mencerminkan posisinya - tetapi hubungan antara kedua negara telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran, yang juga mendukung pemberontak Houthi di Yaman, telah tumbuh dalam kekuatan di Lebanon.

Dalam beberapa jam setelah pengumuman Saudi, Bahrain di dekatnya juga mengusir duta besar Lebanon sebelum Kuwait dan UEA mengambil tindakan. Ketiga negara tersebut adalah sekutu dekat Arab Saudi.

Kementerian luar negeri UEA mengumumkan akan menarik para diplomat "dalam solidaritas" dan juga mencegah warga yang bepergian ke negara itu.

Memburuknya hubungan terjadi pada saat Lebanon bergulat dengan krisis ekonomi yang semakin dalam dan pertikaian politik. Kekurangan bahan bakar telah menyebabkan pemadaman dengan inflasi yang cepat membuat sebagian besar negara dalam kemiskinan tidak mampu membeli kebutuhan dasar.

Perdana Menteri Lebanon mengatakan dia menyesali keputusan Saudi dan menyatakan harapan mereka akan mempertimbangkan kembali.

Pertemuan para menteri krisis diadakan pada hari Sabtu, di tengah ketidaksepakatan publik mengenai apakah Kordahi – yang merupakan anggota blok politik yang bersekutu dengan Hizbullah – harus mengundurkan diri.

Ada kekhawatiran bahwa pengunduran diri dapat memiliki efek knock-on, menempatkan pemerintah koalisi negara itu dalam risiko.