Ribuan Warga Selandia Baru Protes Terhadap Mandat Wajib Vaksin COVID-19

Liputan6.com, Jakarta - Selandia Baru meningkatkan langkah-langkah keamanan di parlemennya pada Selasa (9/11) ketika ribuan orang berkumpul untuk memprotes mandat vaksin COVID-19 dan lockdown oleh pemerintah.

Semua jalur kecuali dua pintu masuk ke gedung parlemen Selandia Baru ditutup di hadapan tingkat polisi dan personel keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena sebagian besar pengunjuk rasa yang tidak mengenakan masker berbaris melalui pusat Wellington dan berkumpul di luar parlemen. Demikian seperti dikutip dari laman Channel News Asia, Selasa (9/11/2021).

Sementara demonstrasi berlangsung damai, banyak orang terlihat memegang tanda dan plakat dengan pesan bertuliskan "Kebebasan" dan meneriakkan slogan-slogan saat mereka menuntut pemerintah membatalkan vaksinasi wajib dan mencabut pembatasan.

"Saya tidak akan dipaksa untuk menerima sesuatu yang tidak saya inginkan di tubuh saya," kata seorang pengunjuk rasa di luar parlemen.

"Saya meminta (pemerintah) untuk mengembalikan 2018. Sesederhana itu. Saya ingin kebebasan saya kembali."

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Selandia Baru akan beralih dari status peringatan karantina wilayah (lockdown) i ke tingkat tertinggi Level 4 usai satu kasus positif COVID-19 teridentifikasi di komunitas Auckland.

2 dari 2 halaman

Lawan Varian Delta

Selandia Baru Terapkan Lockdown Nasional — Orang-orang antre untuk mengunjungi stasiun pengujian Covid-19 selama lockdown nasional di Wellington, Rabu (18/8/2021). PM Selandia Baru Jacinda Ardern pada Selasa (17/8), menempatkan negaranya di bawah lockdown nasional setelah satu kasus baru COVID-19 muncul di Auckland. (Marty MELVILLE/AFP)

Selandia Baru telah berjuang untuk melawan wabah varian Delta yang sangat menular tahun ini.

Hal ini memaksa Perdana Menteri Jacinda Ardern untuk beralih dari strategi eliminasi dengan cara lockdown ke era new normal dengan vaksinasi yang lebih tinggi.

PM Ardern bulan lalu mengatakan negara itu akan mewajibkan guru dan pekerja di sektor kesehatan dan disabilitas untuk divaksinasi sepenuhnya terhadap COVID-19, dan telah berjanji untuk mengakhiri pembatasan hanya setelah 90 persen dari populasi yang memenuhi syarat vaksinasi COVID-19.

Turun ke Jalan, Masyarakat Adat Maori Protes RUU Penafsiran Kembali Perjanjian Waitangi