Krisis Keuangan Pasca-kudeta, Taliban Mulai Cicil Pembayaran Gaji PNS Afghanistan

FOTO: Cari Dukungan Internasional, Taliban Temui Diplomat Asing di Qatar — Delegasi Taliban Shahabuddin Delawar (kiri), Mullah Abdul Ghani Baradar, dan Khairullah Khairkhwa (kanan) bertemu diplomat asing di Doha, Qatar, Selasa (12/10/2021). Taliban mencari pengakuan serta bantuan untuk menghindari bencana kemanusiaan usai kembali berkuasa di Afghanistan. (KARIM JAAFAR/AFP)

Liputan6.com, Kabul - Otoritas Taliban Afghanistan mengatakan Sabtu mereka mulai membayar pegawai pemerintah yang belum menerima gaji sejak kelompok Islam itu merebut kekuasaan dan memicu krisis keuangan besar.

Sebagian besar pegawai pemerintah belum kembali bekerja dan banyak yang belum dibayar selama berbulan-bulan bahkan sebelum Taliban merebut kekuasaan, terutama pekerja pedesaan.

“Kami akan mulai membayar gaji mulai hari ini. Kami akan membayar gaji tiga bulan,” kata Ahmad Wali Haqmal, juru bicara kementerian keuangan pada konferensi pers.

Haqmal mengatakan gaji akan dibayarkan untuk periode mulai 23 Agustus, menambahkan bahwa beberapa pegawai pemerintah akan dibayar bahkan untuk bulan sebelum Taliban mengambil alih kekuasaan, seperti dilansir dari The Guardian, Minggu (21/11/2021).

Pembayaran akan dilakukan melalui sistem perbankan negara yang menurut Haqmal belum lumpuh sejak jatuhnya pemerintahan sebelumnya.

“Hanya perlu waktu untuk beroperasi secara normal,” katanya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban di Afghanistan menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah pengungsi Afghanistan di Indonesia. Mereka khawatir akan keselamatan keluarga mereka di Afghanistan.

2 dari 2 halaman

Tidak Semua Sektor Beroperasi

Denyut Ekonomi Afghanistan usai Berkuasanya Taliban — Seorang pedagang penukaran uang Afghanistan menunggu pelanggan di pasar Sarai Shahzada, menyusul pembukaan kembali bank dan pasar setelah Taliban mengambil alih kekuasaan di Kabul, pada Sabtu (4/9/2021). (AP Photo/Wali Sabawoon)

Sejak Agustus, sektor perbankan Afghanistan telah runtuh, dan mereka yang memiliki uang di bank telah berjuang untuk mengakses dana mereka karena cabang membatasi penarikan menjadi $200 (Rp 2,8 juta) hingga $400 (Rp 5,7 juta) seminggu.

Krisis keuangan diperparah setelah Amerika Serikat membekukan sekitar $10 miliar (Rp 142, 6 triliun) aset yang disimpan dalam cadangannya untuk Kabul dan semakin memburuk setelah Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional menghentikan akses Afghanistan ke pendanaan.

Donor asing yang dipimpin oleh Amerika Serikat menyediakan lebih dari 75 persen pengeluaran publik di bawah pemerintah Afghanistan sebelumnya yang didukung Washington selama 20 tahun.

Situasi yang memburuk dengan cepat telah memaksa warga Afghanistan untuk menjual barang-barang rumah tangga mereka guna mengumpulkan uang untuk makanan dan kebutuhan pokok lainnya dengan jatuhnya mata uang lokal dan harga yang meroket.

Meraj Mohammad Meraj, juru bicara departemen pendapatan pemerintah, mengatakan pihak berwenang berada dalam posisi untuk membayar gaji setelah memperoleh pendapatan 26 miliar Afghani (sekitar Rp 3,2 miliar) dalam dua setengah bulan terakhir.

“Hanya 20 hingga 25 persen ekonomi yang beroperasi. Tidak semua sektor saat ini beroperasi,” kata Meraj dalam konferensi pers.

Dia menambahkan bahwa pihak berwenang akan memperkenalkan pajak Islam baru untuk mendanai proyek bantuan bagi orang miskin dan anak yatim.

Reporter: Cindy Damara

Amerika Serikat
Negara
Amerika Serikat adalah salah satu negara republik konstitusional federal di Benua Amerika
Lihat Selengkapnya
Amerika Serikat
PNS
Organisasi
PNS merupakan kependekan dari Pegawai Negeri Sipil.
Lihat Selengkapnya
PNS
Taliban
Afghanistan
Krisis Keuangan