Terkuak, Sepertiga Staf di Parlemen Australia Alami Pelecehan Seksual

Ilustrasi bentuk pelecehan seksual melalui catcalling. (dok. pexels/Matheus Viana)

, Sydney - Tak diduga, lebih dari setengah total orang yang bekerja di Parlemen Australia di Canberra telah mengalami setidaknya satu insiden intimidasi, pelecehan seksual, juga serangan seksual, termasuk upaya serangan seksual.

Hal itu terkuak saat Australia melakukan peninjauan terhadap budaya di tempat kerja yang dipicu tuduhan pemerkosaan yang dilaporkan oleh Brittany Higgins, seorang mantan staf kementerian beberapa waktu lalu. Lalu membuahkan hasil berupa satu dari tiga orang yang bekerja di parlemen Australia mengalami semacam pelecehan seksual.

Laporan ABC Australia yang dikutip Ravu (1/12/2021) menyebut, Komisioner Diskriminasi Seks, Kate Jenkins, telah melakukan peninjauan yang dirilis di parlemen Australia pada 30 November.

Menurut hasil tinjauan tersebut, lebih dari setengah total orang yang bekerja di Parlemen Australia di Canberra telah mengalami setidaknya satu insiden intimidasi, pelecehan seksual, juga serangan seksual, termasuk upaya serangan seksual.

Perdana Menteri Scott Morrison yang merilis laporan itu, berterima kasih kepada mereka yang berkontribusi pada laporan tersebut, termasuk Brittany Higgins.

PM Morrison mengatakan hasil peninjauan ini "mengerikan" dan "mengganggu", karena 33 persen staf melaporkan beberapa jenis pelecehan seksual.

Laporan itu juga menyebutkan meski beberapa orang memberikan respon positif tentang pengalaman bekerja di parlemen, "terlalu sering kami mendengar bahwa tempat kerja ini bukan lingkungan yang aman bagi banyak orang di dalamnya".

"Sebagian besar [situasi ini] didorong oleh ketidakseimbangan relasi kekuasaan, ketidaksetaraan gender dan pengucilan serta kurangnya akuntabilitas. Pengalaman seperti itu meninggalkan jejak kehancuran bagi individu dan tim mereka, juga merusak kinerja Parlemen kita hingga merugikan bangsa," katanya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau kembali memeriksa Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, Syafri Harto. Ini masih terkait dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional inisial L.

2 dari 3 halaman

Sejumlah Rekomendasi

Ilustrasi Pelecehan Pencabulan Anak — Ilustrasi Pelecehan Seksual/Pencabulan. (Freepik/Jcomp)

Sejumlah rekomendasi dikeluarkan untuk menanggapi hasil peninjauan, termasuk target untuk mencapai keseimbangan gender di antara anggota parlemen dan staf parlemen, serta pelaporan perkembangan proses yang lebih transparan kepada publik.

PM Morrison mengatakan parlemen harus menetapkan standar untuk perilaku di tempat kerja dan telah gagal melakukannya.

"Hanya karena ini adalah lingkungan [kerja] yang menantang ... ini bukan alasan untuk menormalisasi perilaku yang tidak pantas, tidak sehat dan tidak profesional," katanya.

"Saya pikir rekomendasi yang diberikan mencakup semua aspek dengan tepat."

"Saya tidak peduli apa pekerjaan Anda atau apa tanggung jawab Anda, tidak ada yang membenarkan itu."

'Dia menjulurkan lidahnya ke leher saya'Hasil peninjauan tersebut mencatat tingkat pelecehan seksual pada staf perempuan lebih tinggi, yakni 40 persen, dibanding dengan staf laki-laki, sebesar 26 persen.

Disebutkan pula walaupun para responden tidak diminta untuk menggambarkan pengalamannya, mereka membagikan cerita dalam tinjauan tersebut melalui tulisan dan wawancara.

"Anggota parlemen yang duduk di samping saya membungkukkan badannya ke arah saya. Karena saya pikir dia ingin memberi tahu saya sesuatu, saya juga memiringkan badan saya," kata seorang responden.

"Dia kemudian mencengkeram saya dan menjulurkan lidahnya ke bawah leher saya. Yang lain tertawa. Itu hal yang menjijikkan dan memalukan."

Laporan itu juga merinci dampak pelecehan dan intimidasi terhadap orang-orang yang mengalaminya, termasuk upaya bunuh diri, dirawat di rumah sakit, hingga hubungan mereka dengan orang lain yang jadi rusak.

"Saya sekarang berada dalam posisi yang beruntung, memiliki pekerjaan yang baik, rumah dan keluarga saya sendiri, tetapi bekas luka ini sangat dalam. Saya meninggalkan kantor setelah mengalami gangguan saraf," kata satu responden.

"Saya tidak akan pernah bekerja di markas politik itu lagi, karena tidak sepadan," kata yang lain.

"Saya tidak ingin tinggal di lingkungan di mana saya akan menjadi sasaran pelecehan," kata responden lain.

"Sejak awal tidak ada insentif untuk yang benar-benar melaporkan, karenanya tidak akan ada perubahan, bahkan mungkin malah bisa memperburuk keadaan," kata yang lain.

Tindakan tegas terhadap budaya minum alkohol

Tinjauan tersebut juga menelurkan 28 rekomendasi kepada Pemerintah Australia, dikelompokkan ke dalam kategori kepemimpinan, keragaman dan inklusi, sistem untuk mendukung kinerja, serta keselamatan dan kesejahteraan.

Beberapa di antara rekomendasi yang ada termasuk target untuk mencapai keseimbangan gender di antara anggota parlemen dan stafnya.

Rekomendasi ini juga menyerukan target untuk meningkatkan representasi mereka yang berlatar belakang Aborigin, mereka yang hidup dengan disabilitas dan mereka yang LGBTIQ+.

PM Morrison mengatakan Partai Liberal sudah memiliki target untuk meningkatkan jumlah perempuan di partai, yang juga ia dukung.

Laporan tersebut mendesak kedua majelis parlemen untuk membuat dua kode etik, satu untuk anggota parlemen dan satu untuk staf, yang memberikan harapan bagi semua pekerja di gedung dan konsekuensi jika mereka melanggar kode etik tersebut.

Rekomendasi lain adalah kebijakan baru terkait konsumsi alkohol.

Ketersediaan alkohol harus dibatasi "sesuai dengan syarat wajib soal kesehatan dan keselamatan kerja, dan prinsip mengurangi bahaya".

Tinjauan ini juga merekomendasikan cara parlemen Australia beroperasi untuk menghilangkan bahasa dan perilaku seksis, juga untuk meningkatkan rasa aman dan rasa hormat di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.

Proposal lainnya adalah pendirian divisi baru selama setahun untuk mendukung sumber daya manusia, serta layanan kesehatan dan kesejahteraan terpisah untuk mendukung "layanan kesehatan fisik dan mental".

3 dari 3 halaman