Austria Rencana Bakal Denda Orang yang Belum Vaksin COVID-19 hingga Rp 57 Juta

Geliat Warga Austria Usai Pelonggaran Lockdown — Orang-orang berbelanja di Kaerntner Street, Wina, saat Austria melonggarkan lockdown pada Senin (8/2/2021). Austria mulai melonggarkan lockdown covid-19 ketiga mereka mulai 8 Februari dengan mengizinkan sekolah, museum dan toko dibuka kembali. (HELMUT FOHRINGER /APA/AFP)

Liputan6.com, Wina - Pemerintah Austria yang dipimpin kelompok konservatif pada Kamis (9/12) memberikan perincian rencananya untuk membuat vaksin virus corona menjadi wajib, dengan mengatakan itu akan berlaku untuk orang berusia 14 tahun ke atas dan penangguhan menghadapi denda hingga €3.600 (Rp 57 juta) setiap tiga bulan.

Dilansir dari laman Channel News Asia, Jumat (10/12/2021), sekitar 68 persen populasi Austria divaksinasi penuh terhadap COVID-19, menjadi salah satu tingkat terendah di Eropa barat. Banyak orang Austria skeptis tentang vaksin, pandangan yang didorong oleh Partai Kebebasan sayap kanan, yang terbesar ketiga di parlemen.

Ketika infeksi mencapai rekor pada tiga minggu lalu, pemerintah mengumumkan lockdown nasional keempat dan mengatakan akan membuat vaksinasi wajib untuk semua. Dengan begitu, Austria menjadi negara Uni Eropa pertama yang melakukannya.

"Kami tidak ingin menghukum orang yang tidak divaksinasi. Kami ingin memenangkan hati mereka dan meyakinkan mereka untuk divaksinasi," kata menteri urusan konstitusi, Karoline Edtstadler, dalam konferensi pers dengan Menteri Kesehatan Wolfgang Mueckstein.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Mandat Vaksin

Wina Mulai Vaksinasi Anak 5 Hingga 11 Tahun — Seorang anak laki-laki menerima suntikan dosis pertama vaksin corona COVID-19 di Wina, Austria, Senin (15/11/2021). Pihak berwenang mulai hari Senin memvaksinasi anak-anak berusia antara 5 dan 11 tahun di ibu kota. (JOE KLAMAR / AFP)

Mandat vaksin, yang harus disetujui oleh parlemen, akan dimulai pada Februari dan berakhir hingga Januari 2024. Dua partai oposisi mendukungnya, menunjukkan bahwa itu akan berlalu dengan mudah.

Akan ada tenggat waktu vaksinasi triwulanan, kata Mueckstein, seraya menambahkan bahwa pihak berwenang akan memeriksa daftar vaksinasi pusat untuk melihat apakah anggota masyarakat ada di dalamnya.

“Jika bukan itu masalahnya, proses akan dibawa. Dalam proses reguler, jumlah denda adalah € 3.600 (Rp 57 juta),” kata Mueckstein, menambahkan bahwa denda akan diuji.

"Sebagai alternatif, pihak berwenang memiliki opsi untuk mengenakan denda dalam proses yang lebih singkat segera setelah batas waktu vaksinasi. Di sini jumlah denda adalah 600 euro (Rp 9,7 juta)," katanya, menambahkan bahwa jika ini tidak dibayarkan, itu akan mengarah ke proses reguler. .

Namun, akan ada pengecualian untuk wanita hamil dan orang yang tidak dapat divaksinasi karena alasan medis, tambahnya.

3 dari 3 halaman