Di US Democracy Summit, Jokowi Tegaskan Komitmen Indonesia pada Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Komitmen untuk terus memajukan demokrasi dan hak asasi manusia, baik di kawasan Asia maupun dunia, kembali ditekankan oleh Indonesia.

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan hal tersebut ketika menjadi pemimpin negara pertama yang berbicara secara virtual dalam sesi dialog di US Democracy Summit atau KTT Demokrasi yang dibuka di Washington DC hari Kamis 9 Desember 2021 waktu setempat.

"Our commitment toward democracy goes beyond our borders," tegas Presiden, sebagaimana diulangi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika memberikan keterangan pers seusai acara itu. “Komitmen demokrasi Indonesia melebihi batas negara kita," ujar Menlu seperti dikutip dari VOA Indonesia, Sabtu (11/12/2021).

Presiden, ujar Menlu, mencontohkan penyelenggaran Bali Democracy Forum (BDF) yang juga dibuka pada hari Kamis, suatu forum "berbagi perspektif mengenai demokrasi secara inklusif tanpa harus saling menyalahkan" yang sudah berumur 14 tahun. BDF, tambahnya, telah menjadi forum bertukar praktik terbaik tentang bagaimana mengelola demokrasi dan tantangan yang dihadapi.

Jokowi juga menggarisbawahi keyakinan Indonesia bahwa "demokrasi adalah nilai yang universal, tetapi aspirasi dan nilai kekhususan masyarakat harus dipelihara." Mengutip presiden, Retno Marsudi mengatakan hal ini disebut “home grown democracy."

Selain memotori pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, Indonesia juga menggagas dihidupkannya kembali Human Rights Dialogue, sejenis Universal Periodic Review di ASEAN, setelah sembilan tahun terhenti. "Indonesia bahkan menjadi negara pertama yang siap melakukan review dalam dialog itu," ujar Retno Marsudi.

Dalam paparannya, Jokowi juga menjelaskan peran Indonesia mendorong pelaksanaan HAM dan demokrasi lewat Organisasi Kerjasam Islam OKI, dan kontribusi dalam ASEAN untuk menyelesaikan krisis di Myanmar. "Presiden menegaskan demokrasi di Myanmar akan dapat dipulihkan lewat dialog inklusif," tegas Menlu.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.