Taliban Akan Konsultasi dengan Ulama Soal Hak Perempuan

FOTO: Taliban Duduki Istana Kepresidenan Afghanistan — Pejuang Taliban menguasai Istana Kepresidenan Afghanistan di Kabul, Afghanistan, Minggu (15/8/2021). Taliban menduduki Istana Kepresidenan Afghanistan dengan puluhan anggota bersenjatanya. (AP Photo/Zabi Karimi)

Liputan6.com, Kabul - Pemerintah Emirat Islam Afghanistan yang dikuasai Taliban melaksanakan konsultasi dengan ulama demi membahas hak perempuan. Jubir Taliban berkata ada beberapa isu yang perlu keberagaman berpikir.

Menurut laporan Tolo News, Senin (13/12/2021), isu-isu yang dibahas juga termasuk yang kontroversial.

"Kita perlu menyesuaikan isu-isu pemerintahan dengan nilai-nilai Islami, dan maka dari itu Ulama Islam akan membagikan pandangan-pandangan mereka pada isu-isu kontroversial, termasuk hak perempuan dengan pemerintahan, jadi kita bisa menjalankan urusan pemeirntahan berdasarkan keputusan mereka," ujar jubir Emirat Islam, Zabiullah Mujahid.

Nasib hak perempuan di pemerintahan Taliban adalah salah satu isu yang membuat hubungan Taliban bermasalah dengan negara-negara barat.

Aktivis sipil optimistis bahwa dialog yang terjadi akan memberikan hasil positif. Namun, mereka menekankan agar para cendekiawan perempuan turut dilibatkan.

"Jika keputusan pertemuan itu tidak sesuai kepentingan rakyat, terutama perempuan, maka itu tidak hanya akan gagal menyelesaikan masalah, tetapi akan mengintensifkan krisisnya," ujar aktivis hak perempuan, Armaghan Malikzada.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sejak Taliban berkuasa di Afghanistan, para wanita di negara tersebut merasa khawatir dan ketakutan terhadap nasib mereka ke depannya. Dan mereka pun merasa dikhianati oleh Amerika Serikat yang menjanjikan perlindungan untuk mereka ternyata tidak ada...

2 dari 2 halaman

Indonesia Pertimbangkan Buka KBRI Kabul

Potret Pasukan Khusus Taliban — Pasukan khusus Taliban tiba di dalam Bandara Internasional Hamid Karzai setelah penarikan militer AS, di Kabul, Afghanistan, Selasa (31/8/2021). Taliban menguasai penuh bandara internasional Kabul pada Selasa, setelah pesawat AS meninggalkannya landasan pacu. (AP Photo/Khwaja Tawfiq Sediqi)

Sebelumnya dilaporkan, pemerintah Indonesia berencana melakukan reaktivitas KBRI Kabul setelah sebelumnya dipindahkan ke Islamabad, Pakistan usai pemerintah Afghanistan berhasil digulingkan oleh Taliban.

"Tujuannya kita ingin melakukan construtive engagement, tapi sekali lagi itu bukan berarti kita akan mengakui Taliban, tidak," ujar Abdul Kadir Jailani usai melakukan pertemuan dengan awak media di Jakarta, Senin (6/12).

"Saat ini masih banyak negara yang mempertahankan kedutaannya di sana untuk beberapa alasan."

Bagaimana Posisi Indonesia pada Afghanistan?

Abdul Kadir Jailani menyebut pemerintah Indonesia ingin melakukan constructive engagement dengan new government.

"Kita belum mengakui. Kami sambil melihat beberapa petinggi Afghanistan telah menyampaikan beberapa komitmen. Pertama, pemerintahan eksklusif, terus menghargai hak perempuan dan anak termasuk terorisme."

"Tapi kita ketahui sepertinya hal ini masih belum, we need more."

Pada kesempatan tersebut, Abdul Kadir Jailani mengharapkan perbaikan dan meminta Afghanistan selalu fokus pada isu wanita.

"Itu yang akan menjadi fokus utama ibu Menlu. Kita ajak berbagai negara untuk terlibat dalam peranan wanita dan ulama."