Menlu Antony Blinken: AS Pertimbangkan Sanksi Baru Untuk Myanmar

ASEAN telah memimpin upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis di Myanmar, namun menyatakan frustrasi dengan "kemajuan yang lambat". Karena itu ASEAN tidak mengundang pemimpin militer Myanmar menghadiri pertemuan puncak yang digelar baru-baru ini.

"Penting dalam beberapa minggu dan bulan ke depan untuk melihat langkah-langkah tambahan apa yang dapat kita ambil secara individu maupun kolektif untuk menekan rezim agar mengembalikan negara ke jalur demokrasi," kata Blinken.

Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya telah memberlakukan sanksi terhadap kepemimpinan militer Myanmar. Selain membahas krisis di Myanmar, Blinken mengatakan usulan KTT AS- ASEAN juga diharapkan akan membahas isu-isu seperti pemulihan dari pandemi COVID-19, perubahan iklim, investasi dan infrastruktur.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer 1 Februari lalu menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi, yang memicu protes dan perlawanan bersenjata.

Sejak kudeta militer, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik AAPP mengatakan sudah lebih dari 10.900 warga sipil ditahan dan lebih dari 1.300 orang dibunuh oleh pasukan keamanan.

Militer Myanmar mengatakan AAPP bias dan menggunakan data yang berlebihan, dan ratusan tentara juga tewas dalam konflik itu.

Myanmar berada dalam sorotan sejak lebih dari 730.000 minoritas Muslim Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine pada Agustus 2017 setelah tindakan keras militer, yang menurut para pengungsi termasuk pembunuhan massal dan pemerkosaan.