Afghanistan Terpuruk, PBB Berencana Bayar Uang Keamanan Rp 84 Miliar ke Taliban

FOTO: Taliban Duduki Istana Kepresidenan Afghanistan — Pejuang Taliban menguasai Istana Kepresidenan Afghanistan di Kabul, Afghanistan, Minggu (15/8/2021). Taliban menduduki Istana Kepresidenan Afghanistan dengan puluhan anggota bersenjatanya. (AP Photo/Zabi Karimi)

, Kabul - Situasi keamanan di Afghanistan saat ini belum stabil setelah negara itu diambil alih Taliban pada bulan Agustus lalu. Menyoroti hal tersebut, PBB mengusulkan untuk membayar uang keamanan senilai hampir US$6 juta (Rp84 miliar) kepada personel Kementerian Dalam Negeri yang dikelola Taliban yang kepemimpinannya di bawah sanksi PBB dan Amerika Serikat (AS).

Selain itu, pembayaran uang keamanan tersebut juga didasari pertimbangan kondisi ekonomi Afghanistan yang terpuruk karena penghentian bantuan finansial internasional.

Mengutip DW Indonesia, Rabu (22/12/2021), uang tersebut akan dibayarkan tahun depan sebagai subsidi upah bulanan pejuang Taliban yang menjaga fasilitas PBB. Termasuk untuk menyediakan tunjangan makanan bulanan di bawah perluasan dari kesepakatan dengan pemerintah Afghanistan sebelumnya yang didukung AS.

Uang itu dilaporkan akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan Taliban melindungi sekitar 3.500 personel PBB di Kabul dan 10 kantor lapangan. Lebih lanjut, sebagian besar uang keamanan senilai US$4 juta (Rp56 miliar) yang diusulkan untuk tahun 2022 ini akan dibagikan kepada 20 badan PBB yang beroperasi di Afghanistan di mana pembayaran ini "sehubungan dengan penambahan sumber daya negara tuan rumah untuk tanggung jawab utama mereka, dalam melindungi personel PBB (seperti yang tertuang dalam SOMA)."

SOMA adalah singkatan dari Status of Mission Agreement dengan pemerintah sebelumnya. Berdasarkan kesepakatan tersebut, PBB mensubsidi biaya untuk Kementerian Dalam Negeri yang melindungi fasilitas PBB.

Sebagian besar dari uang itu juga akan digunakan untuk meningkatkan upah masing-masing anggota Taliban dari yang sebelumnya US$275 (Rp 3,8 juta) menjadi US$319 (Rp 4,4 juta) per bulan. Anggaran tersebut juga digunakan untuk memberikan tunjangan makanan bulanan sebesar US$90 (Rp 1,2 juta) per orang.

Saat dikonfirmasi, wakil juru bicara PBB Farhan Haq tidak membantah adanya rencana tersebut.

"PBB memiliki tugas sebagai pemberi kerja untuk memperkuat dan, jika perlu, menambah kapasitas negara tuan rumah dalam keadaan di mana personel PBB bekerja di daerah yang tidak aman," ujar Haq dikutip dari kantor berita Reuters.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sejak Taliban berkuasa di Afghanistan, para wanita di negara tersebut merasa khawatir dan ketakutan terhadap nasib mereka ke depannya. Dan mereka pun merasa dikhianati oleh Amerika Serikat yang menjanjikan perlindungan untuk mereka ternyata tidak ada...

2 dari 3 halaman

Langgar Sanksi AS dan PBB?

Beberapa pakar mengatakan pembayaran tersebut menimbulkan pertanyaan tentang apakah hal tersebut akan melanggar sanksi AS dan PBB pada Taliban dan pemimpin-pemimpin teratas mereka, dan apakah PBB dapat mendeteksi penggunaan uang tersebut untuk tujuan lainnya.

Mereka yang dijatuhi sanksi adalah wakil pemimpin Taliban sekaligus Menteri Dalam Negeri Afganistan saat ini Sirajuddin Haqqani. Dia mengepalai Jaringan Haqqani, kelompok pemberontak yang disalahkan untuk beberapa serangan paling berdarah dalam 20 tahun perang dengan AS. Bahkan AS menawarkan hadiah senilai US$10 juta (Rp140 miliar) atas informasi langsung yang mengarah ke penangkapan Haqqani.

Anggaran Misi Bantuan PBB untuk Afganistan (UNAMA) "saat ini tengah ditinjau" tetapi misi "tetap mematuhi semua sanksi rezim PBB," papar Haq. UNAMA membutuhkan tambahan anggaran senilai hampir US$2 juta (Rp28 miliar) untuk layanan serupa di luar anggaran keamanan yang dibagikan dengan badan-badan PBB lainnya.

Seorang pejabat Departemen Keuangan AS mengatakan jaringan Taliban dan Haqqani tetap berada di bawah program sanksi kontraterorisme pemerintah AS. Menurut Departemen Keuangan AS, orang-orang tidak berwenang yang mendukung mereka "berisiko terkena sanksi AS."

Protes di Kabul

Sementara itu, ratusan orang pro-Taliban di Kabul dilaporkan menggelar aksi protes pada hari Selasa (21/22) menuntut AS untuk mencairkan aset bank Afganistan yang dibekukan. Hal ini untuk mencegah runtuhnya perekonomian di negara itu. Aksi protes digelar di depan gedung kedutaan besar AS yang telah kosong.

Tidak seperti protes sipil lainnya, para pendukung Taliban baik aktivis media sosial secara luas berkampanye menyuarakan tuntutan mereka sambil diberikan penjagaan oleh pasukan Taliban.

Lebih dari US$9 miliar (Rp122 triliun) dari bank sentral Afganistan dibekukan menyusul pengambilalihan negara oleh Taliban pada bulan Agustus lalu. Taliban dilaporkan tengah mengalami krisis finansial dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar negara itu.

3 dari 3 halaman