Penasihat Khusus PBB Minta Libya Segera Lakukan Pemilihan Umum

Para pengunjuk rasa membawa bendera raksasa Kerajaan Libya saat aksi menentang pemimpin Libya Muammar Gaddafi di Misrata, Rabu (6/7).(Antara)

Liputan6.com, Tripoli - Penasihat Khusus PBB untuk Libya, Stephanie Williams, meminta lembaga-lembaga terkait di negara itu untuk “menghormati dan mendukung keinginan 2,8 juta warga Libya yang sudah mendaftar untuk memilih,” demikian disampaikan juru bicara PBB, pada Kamis (23/12).

Berbicara kepada wartawan di New York, juru bicara PBB Farhan Haq mengutip Williams mengatakan "meskipun terdapat kesiapan teknis, komisi itu tidak bisa memenuhi tanggal 24 Desember 2021 yang ditetapkan oleh peta jalan politik untuk pemilu nasional."

Dalam pernyataan itu, Penasihat Khusus itu mengatakan ada cara demi menciptakan solusi krisis politik Libya dan stabilitas yang bertahan lama, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Sabtu (25/12/2021).

Yaitu dengan pemilihan presiden dan parlemen harus berlangsung dalam “kondisi yang sesuai, dengan kinerja semua kandidat untuk mengakhiri transisi politik secara damai dan pemindahan kekuasaan ke lembaga-lembaga yang dipilih secara demokratis.”

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kepala Diplomat Italia melakukan kunjungan mendadak ke Libya untuk melakukan desakan agar mengakhiri perang saudara berdarah menyusul inisiatif gencatan senjata oleh pemerintah yang didukung PBB dan parlemen saingan.

2 dari 2 halaman

Tantangan dalam Proses Pemilu

Imigran Libya — Pengungsi dan migran menunggu untuk diselamatkan oleh LSM Spanyol Proactiva Open Arms di atas sebuah kapal karet, 60 mil sebelah utara Al -Khum, Libya (18/2). Para pengungsi dan migran ini meninggalkan Libya untuk ke Eropa. (AP Photo/Olmo Calvo)

Penasihat Khusus itu mengatakan bahwa tantangan yang ada saat ini dalam proses pemilihan.

"Sama sekali tidak boleh digunakan sebagai alat untuk merusak stabilitas dan kemajuan yang telah dicapai di Libya selama 15 bulan terakhir."

Stephanie Williams melalui juru bicara PBB, Farhan Haq, sangat mendesak lembaga terkait dan semua aktor politik untuk fokus pada proses pemilu.

Selain itu ia meminta agar terciptanya kondisi politik dan keamanan guna mengamankan penyelenggaraan “pemilihan umum yang inklusif, bebas, adil, damai dan kredibel, yang hasilnya akan diterima oleh semua pihak.”

Israel Sahkan Larangan Operasional UNRWA, Akses Bantuan untuk Warga Palestina Terancam