Presiden Erdogan Jadi Finalis Tokoh Paling Korup di 2021

Liputan6.com, Ankara - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menjadi finalis Person of the Year versi lembaga anti-korupsi internasional. Namun, Erdogan kalah dari Presiden Belarusia, Aleksandr Lukashenko.

Pemberian gelar itu berasal Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Selain Recep Tayyip Erdogan, tokoh lain yang menjadi finalis adalah eks-Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, Presiden Suriah Bashar Al-Assad, dan eks-Kanselir Austria Sebastian Kurz.

OCCRP melibatkan enam orang juri yang terdiri atas jurnalis dan akademisi. Salah satu juri, Drew Sullivan, menyebut Lukashenko menonjol dalam korupsi.

Dalam setahun terakhir, kondisi politik Lithuania sedang tidak stabil karena pemilu yang diduga curang. Pada pemillu itu, Lukashenko kembali mempertahankan kursi kekuasaan yang ia duduki sejak 1992.

Berikut daftar "dosa" dari Presiden Lukashenko yang dicatat OOCRP.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Oligarki dan COVID-19

FOTO: Puluhan Ribu Demonstran Tuntut Presiden Belarusia Mundur — Para pengunjuk rasa berbaring di depan polisi antihuru-hara yang memblokir demonstrasi pendukung oposisi Belarusia di Minsk, Belarusia, Minggu (30/8/2020). Puluhan ribu demonstran berkumpul untuk menuntut agar Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengundurkan diri. (AP Photo)

Berdasarkan penjelasan OCCRP, Presiden Lukashenko disebut mengalirkan uang kepada oligarki-oligarki yang dekat dengan keluarganya.

Catatan negatif lainnya adalah upaya Lukashenko dalam memakasa Ryanair untuk mendarat di ibu kota Minsk. Pasalnya, ada pengkhianat negara di pesawat tersebut. Tindakan Lukashenko itu melanggar hukum international penerbangan.

Hubungan Lukashenko juga bermasalah karena ia dianggap membuat krisis perbatasan dengan cara memancing ribuan pengungsi ke perbatasan Uni Eropa.

Menurut laporan AP News, pihak Uni Eropa berkata Lukashenko sengaja memakai pengungsi sebagai alat politik untuk destabilisasi. Lukashenko dituding ingin membalas sanksi-sanksi terhadap pemerintahannya.

Terakhir, Presiden Lukashenko disebut menyebarkan misinformasi dan obat palsu untuk COVID-19.

3 dari 3 halaman