Akibat Kerusuhan di Kazakhstan, Kabinet Bubar

Liputan6.com, Almaty - Pemerintah Kazakhstan bubar setelah muncul demonstrasi besar-besaran yang dipicu kenaikan harga gas. Demo yang awalnya muncul di kota Zhanaozen pada Minggu 2 Januari meluas hingga ke pusat negara Kazakhstan.

Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev berkata akan tegas melawan demonstrasi tersebut. Ia juga meminta bantuan negara-negara asing untuk melawan pendemo yang dianggap mendapat bantuan asing.

Meski demikian, AP News, Kamis (6/1/2022), melaporkan bahwa pemerintah telah bubar setelah demonstrasi besar terjadi di kota Nur-Sultan dan Almaty. Almaty adalah pusat pemerintahan Kazakhstan.

Dalam aksinya, demonstran dilaporkan menerobos bangunan-bangunan pemerintah.

Presiden Tokayev berkata menteri-menteri akan tetap bekerja hingga kabinet baru terbentuk. Ia pun berjanji akan ada perubahan.

Presiden Tokayev juga mengambil jabatan Ketua Dewan Keamanan Republik Kazakhstan. Sebelumnya, jabatan itu dipegang oleh Nursultan Nazarbayev yang pernah berkuasa 29 tahun di negara tersebut.

Berdasarkan update terbaru, deputi perdana menteri Alihan Smaiylov menjadi perdana menteri interim menggantikan Askar Mamin yang mundur akibat demonstrasi ini.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Janji Tak Langgar HAM

Bentrokan Polisi dan Demonstran di Kazakhstan — Petugas polisi menahan seorang demonstran selama protes di Almaty, Kazakhstan, Rabu (5/2/2022). Demonstran yang menolak kenaikan harga gas cair bentrok dengan polisi di kota terbesar Kazakhstan dan mengadakan protes di sekitar kota. (AP Photo/Vladimir Tretyakov)

Kementerian Luar Negeri Kazakshtan berkata negaranya akan tetap menghargai HAM sesuai aturan internasional. Keamanan warga asing juga akan dijaga.

Pemerintah berkata akan meneruskan reformasi dengan konsep "Negara yang Mendengarkan" dari Presiden Tokayev.

Keamanan para diplomat dan jurnalis akan tetap dijaga.

Lebih lanjut, pemerintah turut memastikan bahwa hubungan bilateral akan terus berlangsung, serta adanya perlindungan kepada investasi dan bisnis dari perusahaan-perusahaan luar negeri.

3 dari 3 halaman