Jerman Dihadapkan dengan Perdebatan Aturan Mandat Vaksin COVID-19

, Berlin - Kanselir Olaf Scholz mendukung aturan wajib vaksin untuk semua orang yang memenuhi syarat dan tindakan serupa lainnya yang telah diberlakukan di negara-negara Uni Eropa. Namun, persoalan hukuman masih jadi tantangan.

Ketika varian Omicron mendorong tingkat jumlah kasus infeksi di seluruh Jerman, pemerintahan baru yang dipimpin Kanselir Olaf Scholz mengatakan vaksinasi tetap menjadi landasan perang melawan COVID-19.

Jerman tertinggal di belakang banyak negara tetangganya, lantaran hanya 72,7% orang yang mendapat dua dosis vaksin, 47% mendapat suntikan booster, dan 17 juta orang dewasa tidak divaksinasi, demikian dikutip dari DW Indonesia, Rabu (19/1/2022)

Pada Desember 2021, koalisi pemerintahan dari Sosial Demokrat (SPD) kiri-tengah Scholz, Partai Hijau, dan Demokrat Bebas Neoliberal (FDP) menyusun undang-undang yang menetapkan bahwa semua personil yang bekerja di fasilitas perawatan seperti rumah sakit, panti jompo, dan psikiatri klinik harus sepenuhnya divaksinasi pada 15 Maret 2022.

Aturan wajib itu disetujui tanpa banyak perlawanan, kecuali dari AfD dan beberapa Demokrat Kristen (CDU) kanan-tengah, yang menganggap pemerintah baru bertindak terlalu tergesa-gesa.

Sekarang, diskusi telah beralih: apakah Jerman harus mengadopsi mandat vaksin untuk semua penduduk yang memenuhi syarat, seperti yang telah diperkenalkan oleh negara tetangga Austria, atau untuk orang-orang di atas usia tertentu dan dengan kondisi medis tertentu yang mendasarinya, seperti di Italia.

Setelah sempat menentang vaksinasi wajib saat kampanye, Scholz sekarang mengatakan dia mendukung gagasan mandat vaksin COVID-19 universal.

"Pandangan saya adalah, kami memiliki tingkat vaksinasi yang tinggi, tetapi yang tidak cukup tinggi (untuk melawan Omicron)," katanya kepada penyiar publik ARD.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.