Taliban Akan Izinkan Perempuan Bersekolah Mulai Maret 2022

Demo Perempuan Afghanistan Protes Hak Bersekolah — Aksi sekelompok wanita saat berunjuk rasa di Herat, Afghanistan, Kamis (2/9/2021). Para pengunjuk rasa mendesak Taliban menghormati hak-hak kaum perempuan, termasuk menempuh pendidikan. (AFP Photo)

Liputan6.com, Kabul - Sekolah perempuan di seluruh Afghanistan akan dibuka kembali pada akhir Maret 2022, seorang pemimpin senior Taliban mengatakan kepada Associated Press.

Dikutip dari laman Aljazeera, Rabu (19/1/2022) Taliban menawarkan jadwal pertama untuk dimulainya kembali sekolah menengah untuk anak perempuan sejak kelompok itu merebut kembali kekuasaan pada pertengahan Agustus 2021.

Berbicara kepada wartawan pada Sabtu kemarin, Zabihullah Mujahid, juru bicara pemerintah Afghanistan dan wakil menteri kebudayaan dan informasi, mengatakan departemen pendidikan kelompok itu akan membuka ruang kelas untuk semua anak perempuan di Tahun Baru Afghanistan, yang dimulai pada 21 Maret 2022.

Meskipun Taliban belum secara resmi melarang pendidikan anak perempuan, kelompok itu telah menutup sekolah menengah perempuan dan melarang wanita dari universitas negeri di beberapa bagian negara itu.

Anak perempuan di sebagian besar Afghanistan tidak diizinkan kembali ke sekolah setelah kelas 7 sejak pengambilalihan Taliban.

Taliban juga membalikkan kondisi ini setelah menjadi salah satu tuntutan utama aktivis hak-hak perempuan dan komunitas internasional selama berbulan-bulan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Taliban mengumumkan beberapa syarat perempuan bisa terus bersekolah di Afghanistan. Di antaranyta perempuan wajib memakai hijab, dan berada di ruangan berbeda dengan laki-laki.

2 dari 3 halaman

Hak Perempuan

Pendidikan untuk anak perempuan "adalah masalah kapasitas," kata Mujahid dalam wawancara.

"Kami berusaha menyelesaikan masalah ini pada tahun mendatang," sehingga sekolah dan universitas dapat dibuka, tambahnya.

Komunitas internasional yang enggan untuk secara resmi mengakui pemerintahan yang dijalankan Taliban, khawatir bahwa kelompok itu dapat memberlakukan tindakan keras yang serupa dengan aturan sebelumnya 20 tahun lalu.

Pada saat itu, perempuan dilarang dari pendidikan, pekerjaan dan kehidupan publik.

"Kami tidak menentang pendidikan," tegas Mujahid, berbicara di kementerian kebudayaan dan informasi di Kabul.

"Di banyak provinsi, kelas tinggi (sekolah perempuan) dibuka, tetapi di beberapa tempat ditutup, alasannya adalah krisis ekonomi dan kerangka kerja, yang perlu kita perbaiki di daerah yang terlalu padat. Dan untuk itu kita perlu menetapkan prosedur baru," katanya.

3 dari 3 halaman