Pemerintah Inggris Terseret Klaim Bias Anti-Muslim, Pukulan bagi PM Boris Johnson

Liputan6.com, London - Pemerintah Inggris tengah menyelidiki klaim anggota parlemen bahwa dia dipecat karena beragama Islam.

Nusrat Ghani, mantan menteri dalam pemerintahan Partai Konservatif Inggris mengatakan dia diberitahu bahwa agamanya, Islam, adalah alasan mengapa dia dipecat.

Klaim itu semakin memperburuk keretakan dalam pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson, demikian seperti dikutip dari VOA Indonesia, Senin (31/1/2022).

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Senin (24/1) memerintahkan penyelidikan atas klaim anggota parlemen dari Partai Konservatif bahwa dia dipecat dari pekerjaannya antara lain karena ia beragama Islam. Ini tuduhan pelanggaran terbaru yang mengguncang pemerintahan Konservatif dan cengkeraman Johnson pada kekuasaan.

Mantan Menteri Transportasi Nusrat Ghani mengatakan bahwa ketika diturunkan dari jabatannya pada 2020, seorang pejabat pemerintah mengatakan "keMuslimannya" "membuat rekan kerja tidak nyaman." Kepada harian Sunday Times, Ghani mengatakan bahwa dia diberitahu "ada kekhawatiran 'bahwa saya tidak setia kepada partai karena saya tidak cukup berbuat untuk membela partai dalam menghadapi tuduhan Islamofobia.'"

Pejabat itu, Mark Spencer, mengakui dialah orang yang berbicara dengan Ghani pada 2020. Namun ia menyatakan tuduhan Ghani "jelas-jelas salah."

Kantor Boris Johnson pada Senin mengatakan bahwa perdana menteri telah meminta pejabat-pejabat pemerintah "untuk menetapkan fakta tentang apa yang terjadi." Dikatakan, Johnson "menanggapi klaim ini dengan sangat serius."

Ghani terpilih menjadi anggota parlemen pada 2015, perempuan Muslim pertama dari Partai Konservatif. Ia diangkat menjadi menteri junior pada 2018. Ketika itu, Menteri Transportasi Inggris dijabat Chris Grayling. Grayling mengatakan itu adalah bukti bahwa Konservatif “adalah partai peluang.” Tetapi sebagian orang menuduh partai tersebut gagal menghilangkan prasangka anti-Muslim di bawah pemerintahan Johnson, yang pada 2018 membandingkan perempuan yang memakai cadar dengan “kotak surat.”

Dua menteri senior Kabinet, Menteri Kesehatan Sajid Javid dan Menteri Pendidikan Nadhim Zahawi, berbicara untuk mendukung Ghani. Mereka mengatakan klaim Ghani harus diselidiki.

“Dibutuhkan banyak keberanian bagi seseorang untuk berdiri dan menyatakan: 'Agama saya masuk menjadi pertimbangan ketika kinerja tugas saya dinilai,'” ungkap Zahawi. “Itu seharusnya tidak pernah terjadi dan tidak ada ruang untuk itu.”