Rusia Siap Rangkul Afghanistan yang Dikuasai Taliban, Syaratnya?

FOTO: Taliban Kuasai Bandara Kabul Usai AS Tarik Pasukan dari Afghanistan — Pasukan Taliban berjaga di luar Bandara Internasional Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan, 31 Agustus 2021. Taliban menguasai Bandara Kabul setelah Amerika Serikat menarik semua pasukannya dari Afghanistan. (WAKIL KOHSAR/AFP)

Liputan6.com, Moskow - Pemerintah Rusia berkata siap merangkul Afghanistan yang kini dikuasai Taliban. Syarat dari Rusia adalah supaya Taliban membentuk pemerintahan yang etis dan seimbang.

Menurut laporan TOLOnews, Rabu (2/2/2022), Rusia menyiratkan siap mencabut pembatasan-pembatasan terkait hubungan dengan Afghanistan apabila syarat itu tercapai.

"Semua pembatasan-pembatasan yang eksisting dalam hal ini bisa dicabut dengan penuh melalui langkah-langkah konkrit dari pemerintahan baru di Kabul untuk menyelesaikan proses perdamaian antar rakyat Afghanistan dan formasi struktur kekuasaan yang secara etis dan politik seimbang," ujar Zamir Kabulov, utusan khusus Rusia untuk Afghanistan, kepada kantor berita TASS.

Pihak Rusia juga meminta agar Taliban tegas memberantas jaringan terorisme dan narkoba.

Lebih lanjut, Kabulov menyebut Amerika Serikat, China, Pakistan, dan Rusia, tengah merencanakan adanya perundingan lebih lanjut dengan Afghanistan pada akhir Februari 2022. Rencananya pertemuan itu digelar di Kabul.

Kabulov menegaskan bahwa negaranya akan mengikuti aturan-aturan internasional dalam menjalin hubungan dengan Afghanistan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Usai mengambil alih Afghanistan dari pemerintahan Ashraf Ghani, Taliban mulai berbicara ke publik. Sang juru bicara Zabihullah Mujahid menyampaikan janji-janji Taliban saat kelak memerintah Afghanistan pada konferensi pers pertama mereka (17/8/2021)

2 dari 2 halaman

Dugaan Pelanggaran HAM Sudah Terjadi

Kaleidoskop Foto Global 2021: Rangkuman Berita dan Peristiwa Sepanjang Tahun 2021 — Kelompok Taliban mengambil alih kekuasaan pemerintah di Afghanistan setelah mereka menguasai ibu kota Kabul, Senin (16/8/2021). Mereka juga telah menguasai istana kepresidenan, setelah presiden negara itu Ashraf Ghani melarikan diri ke Tajikistan. (AP Photo/Zabi Karimi)

Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut ada lebih dari 100 mantan pejabat pemerintah Afghanistan yang dibunuh usai Taliban berkuasa. Korban tewas termasuk pasukan keamanan dan pegawai yang bekerja dengan pasukan internasional.

Dilaporkan Arab News, Senin (31/1), PBB menyebut "lebih dari dua per tiga" korban yang diduga dibunuh di luar hukum oleh pasukan Taliban atau afiliasi mereka.

Hal itu terjadi meski pemerintah Taliban telah memberikan amnesti untuk mereka. Amnesti itu diberikan kepada orang-orang yang terkait pemerintahan sebelumnya atau pasukan yang dipimpin AS.

Utusan politik PBB di Afghanistan berkata mendapatkan "dugaan kredibel" dibunuhnya setidaknya 50 orang yang diduga terafiliasi dengan ISIL-KP, yakni anggota ISIS yang beroperasi di Afghanistan.

Masalah lainnya adalah penghilangan paksa, serta hak-hak lain yang menyangkut "integritas fisik" dari orang-orang mantan pemerintahan sebelumnya dan anggota koalisi AS.

Drone Rusia Hantam Apartemen di Kyiv, Sembilan Orang Terluka