Pakar: Setahun Usai Kudeta, Situasi Myanmar Terparah Sejak Merdeka dari PD II

, Naypyidaw - Kudeta 1 Februari 2021 di Myanmar menelan banyak korban jiwa. Ribuan orang yang kehilangan nyawa adalah demonstran, gerilyawan pemberontak, pejabat pemerintah, serdadu dan warga sipil.

Mengutip DW Indonesia, Kamis (3/2/2022), hingga kini tidak jelas berapa jumlah pasti korban yang tewas di tangan penguasa baru di Naypyidaw. 

Menurut organisasi HAM, Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik (AAPP), sebanyak 1.463 "pahlawan” tercatat meninggal dunia dalam berbagai insiden terkait langsung dengan kudeta. Adapun lembaga pemantau konflik, The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), menyebut angka kematian secara umum mencapai lebih dari 11.000 orang. 

Dalam sebuah laporan akhir Januari lalu, Organisasi Buruh Internasional (ILO) mencatat sebanyak 1,6 juta penduduk kehilangan mata pencaharian sejak kudeta setahun silam. Sementara PBB mengabarkan, 350.000 penduduk Myanmar ini berstatus pengungsi domestik. 

Situasi muram juga dihadapi wartawan yang banyak dilaporkan menghilang, mendekam di penjara atau melarikan diri ke luar negeri. 

Pakar Myanmar, David Scott Mathieson, menyimpulkan "situasi aktual merupakan yang paling parah sejak era kemerdekaan Myanmar pasca Perang Dunia II. Pada dasarnya, militer sekarang mendeklarasikan perang terhadap penduduk sendiri,” katanya seperti dikutip dari harian berbahasa Inggris, The Irrawaddy.

Tiga Jalan Keluar

Sebagian besar pemerhati Myanmar menyepakati tiga skenario bagi masa depan negeri di Basin Irrawaddy itu. Jika bukan militer atau oposisi yang memenangkan perang, maka situasi berimbang yang berlangsung lama.

Tidak satu skenario pun mengindikasikan perdamaian dan kesejahteraan bagi warga Myanmar.

Jika Tatmadaw berhasil mengontrol semua wilayah Myanmar dan menjalankan pemilu seperti yang dijanjikan Jendral Min Aung Hlaing pascakudeta, sebagian besar warga tetap akan menolak kekuasaan junta. Pada akhirnya para jendral harus mengandalkan praktik represi dan kekerasan untuk memaksakan kepatuhan sipil. 

Dalam skenario tersebut, kekuasaan militer dan pertumbuhan ekonomi akan sama rapuhnya seperti saat ini.

Sebaliknya, di bawah Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) yang dibentuk kelompok pro-demokrasi, Myanmar harus menentukan nasib ratusan ribu aparat militer dan keluarganya, yang harus diresosialisasi dan dalam skenario terburuk, bisa menelurkan perlawanan bersenjata baru. 

Dalam skenario terbaik pun, Myanmar dikhawatirkan perlahan menuju perpecahan. Sejak kemerdekaannya hingga kini, pemerintah pusat Myanmar belum pernah menguasai sepenuhnya semua wilayah teritorialnya. 

Sejak kudeta, kelompok separatis etnis semakin memperkuat posisinya untuk memerdekakan diri. Jika kelompok demokrasi yang menang, mereka bisa memanfaatkan masa transisi untuk mendeklarasikan independensi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.