Krisis Ukraina, Mantan PM Shinzo Abe Minta Jepang Siapkan Senjata Nuklir

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyatakan, sama sekali "tidak dapat diterima" bagi Jepang untuk membuat kesepakatan berbagi nuklir dengan Amerika Serikat (AS), seraya menolak gagasan bahwa Jepang seharusnya menjadi lokasi penempatan senjata nuklir AS.

Setelah mendapat panggilan telepon dari mantan perdana menteri Shinzo Abe sehari sebelumnya untuk membahas opsi berbagi nuklir, Kishida mengatakan di parlemen, "langkah itu tidak dapat diterima mengingat sikap negara kita yang mempertahankan tiga prinsip nonnuklir."

Jepang telah mematuhi tiga prinsipnya untuk tidak memproduksi, memiliki, atau mengizinkan senjata nuklir di wilayahnya, dengan prinsip-prinsip yang terinspirasi oleh bom atom yang menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dalam Perang Dunia II.

Kishida, yang konstituennya berada di Hiroshima, adalah seorang pendukung proliferasi nonnuklir dan secara vokal menyatakan harapannya akan dunia yang bebas dari senjata nuklir.

Di bawah aturan berbagi nuklir, beberapa anggota nonnuklir dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) menjadi lokasi penempatan senjata nuklir AS. 

Invasi Rusia telah menyebabkan 150 ribu warga Ukraina mengungsi ke negara-negara lain. Hal ini juga membuat orang tua terpisah dari anak-anak mereka, pasalnya laki-laki berusia 18-60 tahun tidak boleh meninggal Ukraina. 

Berdasarkan laporan AP News, Senin (28/2/2022), warga Ukraina melarikan diri ke Polandia, Hungaria, dan negara-negara tetangga lainnya. Ada yang berjalan kaki, ada pula yang naik kereta, mobil, atau bus.

Pemerintah-pemerintah negeri jiran juga sudah menyiapkan pusat-pusat untuk menyambut pengungsi.

"Jumlah dan situasinya berubah dari menit ke menit," ujar Joung-ah Ghedini-Williams, juru bicara Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi.

"Setidaknya 150 ribu orang telah melarikan diri, mereka mencari pengungsian di luar Ukraina," lanjutnya. "Setidaknya 100 ribu orang, tetapi mungkin lebih banyak lagi, yang dipindahkan di dalam Ukraina."

Komisi PBB itu memprediksi hingga 4 juta orang bisa mengungsi apabila situasi invasi Rusia bertambah buruk.

Rencananya, WNI di Ukraina juga akan dipindahkan ke Polandia dan Rumania.

Perang Rusia dan Ukraina masih berlangsung sejak operasi militer diumumkan Presiden Vladimir Putin pada 24 Februari 2022. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pun menyerukan agar invasi Rusia ke Ukraina segera diakhiri.

"Perang di Ukraina harus dihentikan. Perang ini merajalela di seluruh negara itu, dari udara, darat, dan laut. Perang ini harus dihentikan sekarang," kata Guterres dalam rapat khusus darurat Majelis Umum PBB tentang Ukraina, seperti dilansir Xinhua.

"Cukup sudah. Para tentara harus kembali ke barak mereka. Para pemimpin harus mengupayakan perdamaian. Warga sipil harus dilindungi. Undang-undang hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional harus dijunjung tinggi. Kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina, di dalam perbatasannya yang diakui secara internasional, harus dihormati," lanjut Guterres.

Menurutnya, saat ini dunia tidak hanya sedang menghadapi tragedi untuk Ukraina, tetapi juga krisis regional besar dengan potensi implikasi yang membahayakan bagi semua. "Kemarin, pasukan nuklir Rusia bersiaga dengan kewaspadaan tinggi. Ini adalah perkembangan situasi yang mengerikan. Gagasan tentang konflik nuklir saja sungguh tak terbayangkan. Tidak ada yang dapat membenarkan penggunaan senjata nuklir."

Satu-satunya solusi sejati, Guterres menegaskan, adalah perdamaian. "Senjata kini sedang berbicara, tetapi jalur dialog harus selalu tetap terbuka. Tidak pernah terlambat untuk melakukan negosiasi beritikad baik dan menyelesaikan segala masalah secara damai."