Tudingan Rusia Bikin Pemungutan Suara Soal Akses Bantuan Ukraina Batal Dilakukan DK PBB

Sidang Briefing Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai Anak-anak dalam Konflik Bersenjata (Security Council Briefing on Children in Armed Conflict) di Markas Besar PBB di New York, Rabu, 12 Februari 2020. (Source: Kemlu RI)

Liputan6.com, Jakarta Pemungutan suara mengenai seruan yang dirancang Rusia untuk akses bantuan dan perlindungan sipil di Ukraina batal dilakukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Pembatalan itu disebabkan utusan Rusia untuk PBB menuduh negara-negara Barat berkampanye melakukan "tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya" terhadap langkah tersebut.

Para diplomat mengatakan langkah Rusia akan gagal karena sebagian besar dari 15 anggota dewan kemungkinan akan abstain dari pemungutan suara itu. Rancangan resolusi dinilai tidak membahas pertanggungjawaban atau mengakui invasi Rusia terhadap tetangganya, juga tidak mendorong untuk mengakhiri pertempuran atau penarikan pasukan Rusia.

"Banyak rekan dari banyak delegasi memberi tahu kami tentang tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh mitra Barat, bahwa mereka dipaksa, termasuk diperas dan diancam," kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia.

Berbicara pada pertemuan DK PBB tentang situasi kemanusiaan Ukraina, yang diminta oleh anggota DK kubu negara-negara Barat, Nebenzia mengatakan, "Kami memahami betapa sulitnya bagi negara-negara itu (kubu Rusia) untuk menahan serangan gencar semacam ini."

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan setelah pertemuan itu, "Satu-satunya pihak yang melakukan persuasi dengan kekuatan fisik di sini adalah orang-orang Rusia dan mereka harus melakukannya jika mereka ingin membuat siapa pun mendukung mereka."

Nebenzia mengungkap, Rusia malah meminta DK PBB bertemu pada Jumat--saat pemungutan suara telah dijadwalkan--untuk membahas "lab-lab biologi AS di Ukraina yang menggunakan dokumen baru yang kami peroleh selama operasi militer khusus."

Pada pertemuan DK PBB tentang masalah yang sama pekan lalu, yang juga diminta oleh Rusia, Thomas Greenfield mengatakan tidak ada laboratorium senjata biologis Ukraina yang didukung oleh Amerika Serikat. PBB juga mengatakan tidak memiliki bukti bahwa Ukraina memiliki program senjata biologis.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Harapan pemulihan rantai pasok untuk memulihkan rantai produksi barang elektronik hingga mobil kembali mendapat pukulan dengan invasi Rusia terhadap Ukraina yang direspons AS dan negara-negara Eropa dengan sanksi ekonomi ketat. Inipun membayangi pame...

2 dari 3 halaman

726 Kematian Akibat Serangan Rusia ke Ukraina

Korban Perang Ukraina Terlihat dalam Gambar dan Air Mata — Seorang tentara memeluk kerabat yang melarikan diri dari perang, beberapa menit sebelum berangkat dengan bus menuju Polandia, di Vinnytsia, Ukraina, Rabu, 16 Maret 2022. (AP Photo/Rodrigo Abd)

Rusia menyebut invasinya ke Ukraina sebagai "operasi militer khusus" yang menargetkan infrastruktur militer Ukraina. Moskow membantah menyerang warga sipil.

Badan hak asasi manusia PBB telah mencatat 726 kematian, termasuk 52 anak-anak, dan 1.174 orang terluka, termasuk 63 anak-anak, antara 24 Februari dan 15 Maret, kata kepala urusan politik AS Rosemary DiCarlo kepada DK pada Kamis.

"Jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi," katanya, tanpa merinci siapa yang harus disalahkan.

"Sebagian besar korban ini disebabkan oleh penggunaan senjata peledak di kawasan berpenduduk dengan dampak yang luas. Ratusan bangunan tempat tinggal telah rusak atau hancur, seperti juga rumah sakit dan sekolah," kata DiCarlo.

"Besarnya korban sipil dan hancurnya infrastruktur sipil di Ukraina tidak dapat disangkal. Ini menuntut penyelidikan menyeluruh dan pertanggungjawaban," katanya.

Organisasi Kesehatan Dunia telah memverifikasi 43 serangan terhadap layanan kesehatan di Ukraina yang telah menewaskan 12 orang dan melukai puluhan lainnya, termasuk petugas kesehatan, kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada Dewan Keamanan.

"Dalam konflik apa pun, serangan terhadap layanan kesehatan merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional," kata Tedros kepada dewan, tanpa menyebutkan siapa yang harus disalahkan.

3 dari 3 halaman