Kelompok HAM Tuduh Pasukan Regional Ethiopia Lakukan Pembersihan Etnis di Tigray

FOTO: Pertempuran Meluas, Ribuan Warga Ethiopia Mengungsi ke Sudan — Pengungsi Ethiopia beristirahat di wilayah Qadarif, Sudan, Rabu (18/11/2020). Badan Pengungsi PBB mengatakan konflik yang berkembang di Ethiopia telah mengakibatkan ribuan orang melarikan diri dari wilayah Tigray ke Sudan. (AP Photo/Marwan Ali)

Liputan6.com, Tigray - Dua organisasi HAM terkemuka Rabu (6/4) menuduh pasukan bersenjata dari wilayah Amhara Ethiopia melancarkan pembersihan etnis terhadap etnis Tigrayan dalam perang yang telah menewaskan ribuan warga sipil dan membuat lebih dari satu juta orang mengungsi.

Amnesty International dan Human Rights Watch menyatakan dalam laporan bersama bahwa pelanggaran yang dilakukan para pejabat dan pasukan khusus regional Amhara serta milisi dalam pertempuran di Tigray Barat merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Mereka juga menuduh militer Ethiopia terlibat dalam tindakan tersebut, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Kamis (7/4/2022).

“Sejak November 2020, para pejabat dan pasukan keamanan Amhara telah terlibat dalam kampanye pembersihan etnis tanpa henti untuk mengusir warga Tigrayan di Tigray Barat dari rumah mereka,” kata Kenneth Roth, Direktur Eksekutif Human Rights Watch.

Juru bicara pemerintah Amhara Gizachew Muluneh mengatakan kepada Reuters tuduhan pelanggaran dan pembersihan etnis di Tigray Barat merupakan “kebohongan” dan berita yang “dibuat-buat.”

Juru bicara pemerintah dan militer Ethiopia, mantan komandan pasukan khusus Amhara dan administrator Tigray Barat tidak segera menanggapi permintaan komentar.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Perang sipil antara pemerintah Etiopia dan pasukan sipil di wilayah Tigray, Etiopia, sejak 4 November lalu memakan korban lebih dari 10 ribu jiwa. Lebih dari 35 ribu orang kini juga mengungsi ke Sudan.

2 dari 2 halaman

Laporan Amnesty International

Amnesty dan Human Rights Watch mengatakan pasukan Tigrayan juga melakukan pelanggaran dalam 17 bulan ini, tetapi ini bukanlah fokus laporan tersebut.

Laporan itu, yang didasarkan pada 427 wawancara dengan penyintas, anggota keluarga dan saksi mata, merupakan penilaian paling komprehensif sejauh ini mengenai berbagai pelanggaran selama perang di Tigray Barat.

Tigray Barat menghadapi sebagian kekerasan terburuk dalam perang itu, yang menghadapkan pemerintah PM Ethiopia Abiy Ahmed dan sekutu-sekutunya dari wilayah Amhara dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF). TPLF mendominasi pemerintah Ethiopia sebelum Abiy naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2018.

Amhara dan Tigray sama-sama mengklaim wilayah tersebut, yang dikuasai oleh pasukan Amhara dan militer Ethiopia.

Selain pembantaian berulang kali, laporan itu menyebut berbagai pertemuan di mana para pejabat Amhara membahas rencana memindahkan warga Tigray dan restriksi yang mereka berlakukan terhadap bahasa Tigrayan sebagai bukti pembersihan etnis.