Liputan6.com, Kiev - Ukraina pada Rabu 6 April 2022 membuat 11 koridor kemanusiaan yang memungkinkan warga sipil meninggalkan kota-kota. Terutama pada kota yang terkena dampak konflik dan memberikan bantuan kemanusiaan, kata Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk di Telegram, demikian dikutip dari laman Xinhua, Kamis (7/4/2022).
Koridor kemanusiaan menetapkan rute keluar yang aman dari lima kota di wilayah Zaporizhzhia selatan dan lima kota dan desa di Luhansk, kata Vereshchuk.
Advertisement
Baca Juga
Satu koridor kemanusiaan didirikan untuk memungkinkan warga sipil meninggalkan Mariupol di Donetsk, di mana telah terjadi pertempuran sengit, melalui transportasi pribadi.
Pada Selasa kemarin, sekitar 3.800 orang dievakuasi dari daerah yang terkena dampak konflik di Ukraina.
Sebelumnya, pasukan bersenjata Rusia mendeklarasikan rezim senyap untuk mengevakuasi warga sipil di Ukraina dengan aman. Rusia telah membuka koridor kemanusiaan sejak Selasa 8 Maret mulai pukul 10.00 waktu Moskow.
"Koridor kemanusiaan dari Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkov, dan Mariupol sedang dibuka," lapor media lokal, mengutip Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov, seperti dilansir Xinhua.
Pada hari yang sama, Ukraina mulai mengevakuasi warga dari Kota Sumy di wilayah timur laut melalui koridor kemanusiaan yang disepakati dengan Rusia, sebut kantor berita UNIAN Ukraina.
Dalam putaran ketiga pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina pada Senin 7 Maret, kedua pihak membahas masalah evakuasi warga sipil, dan pihak Ukraina meyakinkan Rusia bahwa koridor kemanusiaan akan mulai beroperasi.
Presiden Ukraina: Rusia Kejam
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa (5/4) bahwa dunia “belum tahu sepenuhnya” kekejaman Rusia di kota-kota Ukraina lainnya selain eksekusi, perkosaan, dan serangan brutal terhadap warga sipil yang terbongkar dalam beberapa hari ini di Bucha, pinggiran ibu kota Kyiv.”
“Kini dunia bisa menyaksikan apa yang dilakukan Rusia,” kata Volodymyr Zelensky dalam pidato lewat video selama lima belas menit. Dia menyerukan kepada PBB agar “memperlihatkan kepada dunia bagaimana Rusia akan dihukum.”
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Minta Pengadilan Seret Militer Rusia
Volodymyr Zelensky, duduk di belakang meja dan mengenakan kaos oblong hijau di samping bendera Ukraina biru kuning, mengatakan, invasi dan serangan Rusia selama lima minggu lebih terhadap negaranya “melemahkan seluruh struktur keamanan global.”
“Militer Rusia harus segera dibawa ke pengadilan,” tandasnya, demikian dikutip dari VOA Indonesia, Kamis (6/4/2022).
Dia tidak merinci bagaimana dia ingin PBB bertindak meskipun berulangkali meminta agar pihak Barat memberi lebih banyak bantuan militer serta persenjataan. Rusia yang memiliki kekuatan veto atas tindakan DK, sudah pasti akan memblokir setiap usaha PBB untuk campur tangan langsung di dalam perang itu.
Sementara itu, Menlu AS Antony Blinken sebelum meninggalkan Washington menuju Brussels untuk pertemuan para Menlu NATO untuk membahas lebih lanjut tentang konflik Ukraina.
Ia mengatakan kepada wartawan, kengerian yang terbongkar di Bucha “bukan tindak acak dari satuan militer yang nyeleneh.
Ini merupakan pembunuhan, penyiksaan, perkosaan yang disengaja, untuk melakukan kekejaman. Laporan-laporan itu sangat kredibel dan buktinya ada di sana untuk dilihat oleh dunia.”
Pidato Zelensky di PBB datang sehari setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa pemimpin Rusia Vladimir Putih harus dihadapkan ke persidangan kejahatan perang.
Advertisement
Ukraina Usaha Cari Sanksi yang Bisa Hancurkan Ekonomi Rusia
Ukraina menginginkan sanksi yang cukup merusak secara ekonomi bagi Rusia untuk mengakhiri perangnya setelah menuduh beberapa negara masih memprioritaskan uang daripada hukuman atas pembunuhan warga sipil yang dikutuk Barat sebagai kejahatan perang.
Dilansir dari laman Channel News Asia, Kamis (7/4/2022), dunia demokrasi harus menolak minyak Rusia dan sepenuhnya memblokir bank-bank Rusia dari sistem keuangan internasional, kata Presiden Volodymyr Zelenskyy dalam pidato video hariannya pada Kamis (6/4) pagi.
Invasi Rusia selama enam minggu telah memaksa lebih dari 4 juta orang melarikan diri ke luar negeri, membunuh atau melukai ribuan orang, menyebabkan seperempat populasi kehilangan tempat tinggal, mengubah kota menjadi puing-puing dan mendorong banyak pembatasan Barat pada elit Rusia dan ekonomi.
Washington pada hari Rabu mengumumkan tindakan seperti sanksi terhadap dua putri dewasa Presiden Vladimir Putin, beberapa hari setelah penemuan warga sipil ditembak mati dari jarak dekat di Bucha, utara Kiev, ketika direbut kembali dari pasukan Rusia.
Amerika Serikat juga menginginkan Rusia dikeluarkan dari forum G20 dan akan memboikot sejumlah pertemuan G20 di Indonesia jika pejabat Rusia muncul.
Namun kepala kantor kepresidenan Ukraina Andriy Yermak mengatakan Rabu malam bahwa sekutunya harus melangkah lebih jauh.
"Sanksi terhadap Rusia harus cukup menghancurkan bagi kita untuk mengakhiri perang yang mengerikan ini," katanya.
"Tujuan saya adalah untuk memberlakukan embargo pada pasokan teknologi, peralatan, mineral dan bijih ke Rusia dan dengan demikian menghentikan produksi senjata di Rusia."
Keikutsertaan Rusia di G20
Sementara itu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyampaikan keberatannya jika Presiden Rusia Vladimir Putin tetap diundang untuk hadir ke G20.
Menanggapi hal tersebut, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) mengeluarkan pernyataan.
"Sudah sesuai dengan presidensi sebelumnya, adalah untuk mengudang semua anggota G20," ujar Dian Triansyah Djani, Stafsus Program Prioritas Kemlu dan Co-Sherpa G20 Indonesia.
"Hal harus diunderline juga adalah bahwa diplomasi Indonesia selalu didasarkan pada based of principal," ujarnya.
Dalam press briefing mingguan Kemlu RI pada Kamis (24/3/2022) Dubes Triansyah menyatakan bahwa Indonesia dalam mengetuai berbagai konferensi, forum, atau organisasi baik itu dalam konteks badan-badan PBB, atau pada saat kami memimpin DK PBB, ASEAN atau dewan lainnya, selalu berpegang pada rules of procedur dan aturan yang berlaku.
"Demikian juga di G20. Oleh karena itu, sudah kewajiban presiden G20 untuk mengundang seluruh anggotanya," ujar Dubes Triansyah.
"Saya ingin underline juga, bahwa penting bagi kita untuk fokus pada G20 menangani global recovery yang jadi prioritas warga dunia."
"Seperti diketahui bahwa duniakan belum sepenuhnya keluar dari krisis pandemi. Banyak negara berkembang mengalami kesulitan ekonomi. Jadi G20 berupaya dorong recovery tersebut."
"Jadi, saya pikir akan melangsungkan tugas kita seperti presidensi sebelumnya."
Duta Besar Rusia Lyudmila Vorobieva berkata Presiden Vladimir Putin ingin datang ke Indonesia untuk menghadiri G20. Namun, ada beberapa catatan.
"Itu akan tergantung kepada banyak sekali hal terkait situasinya," ujar Dubes Rusia dalam konferensi pers, Rabu (23/3/2022).
Ketika ditanya media apakah Presiden Vladimir Putin ingin datang, Dubes Rusia membenarkan hal itu.
"Dia ingin datang," ujarnya.
Advertisement