Perkuat Hubungan Bilateral, Menlu Jepang Temui Delegasi Korea Selatan

Delegasi tersebut dipimpin oleh Chung Jin-suk, seorang anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat konservatif yang pemimpinnya, Yoon, memenangkan pemilihan presiden bulan lalu, dan menjanjikan kebijakan yang lebih agresif terhadap Korea Utara yang bersenjata nuklir.

"Kedua negara sepakat bahwa hubungan kerja sama mereka harus dijaga dan diperkuat secara erat," kata Chung kepada wartawan setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi dan wakilnya. Namun ia mengatakan sejauh ini tidak ada proposal khusus yang diajukan.

Ada laporan bahwa tim itu akan bertemu Perdana Menteri Fumio Kishida minggu ini, tetapi belum ada konfirmasi. Delegasi itu diyakini membawa surat kepadanya dari Yoon, yang akan menjabat pada 10 Mei.

"Kita perlu melanjutkan hubungan Jepang-Korea Selatan berdasarkan persahabatan yang telah kita bangun sejak normalisasi hubungan diplomatik kita pada tahun 1965," kata Isozaki. "Dan kami memiliki harapan besar untuk kepemimpinan presiden Korea Selatan berikutnya."

Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, menyorot pentingnya hubungan yang stabil antara negaranya dan Korea Selatan. Hubungan bilateral kedua negara itu terganjal masalah kompensasi masa perang dan perbatasan.

"Perjanjian dan janji internasional harus dipenuhi. Saya harap Korea Selatan akan mengambil sebuah langkah positif," ujar PM Fumio Kishida seperti dikutip Kyodo.

Masalah perbatasan yang dimaksud adalah kedaulatan pulau Takeshima/Dokdo. PM Kishida berharap Korsel bisa mengambil langkah yang positif. 

Hubungan kedua negara pun renggang lagi setelah baru-baru ini Komisioner Badan Kepolisian Nasional Korsel, Jenderal Kim Chang-yong, ketahuan mengunjungi Dokdo.

Menurut laporan Yonhap, kunjungin itu harusnya dirahasiakan, tapi bocor ke media.

Akibat kunjungan tersebut Wakil Menlu Jepang, Takeo Mori, batal melakukan konferensi pers gabungan dengan pejabat diplomatik Korsel dan AS.  

Hubungan Korsel-Jepang menurun pada 2018, ketika pengadilan Korsel memutuskan bahwa perusahaan Jepang harus membayar ganti rugi atas kerja paksa di era kolonial Jepang.

Sementara, Jepang menyebut kompensasi perang telah diselesaikan pada perjanjian bilateral 1965 ketika Jepang memberikan Korsel bantuan finansial.

Masalah budak seks (jugun ianfu) juga menjadi topik sensitif antara kedua negara. Banyak wanita Korsel dijadikan "wanita penghibur" di masa kolonial Jepang.

Hingga kini, para survivor masih menuntut keadilan dari Jepang.