Iran Klaim Gagalkan Serangan Siber Terhadap Layanan Publik

Ilustrasi Keamanan Siber, Kejahatan Siber, Malware

Liputan6.com, Teheran - Televisi pemerintah Iran mengatakan pihak berwenang telah menggagalkan serangan siber besar-besaran yang berusaha menarget layanan publik, baik milik pemerintah maupun swasta.

Laporan televisi itu pada Minggu malam (24/4) mengatakan, Iran menggagalkan rencana serangan yang menarget infrastruktur lebih dari 100 lembaga sektor publik.

Laporan itu tidak merinci atau menyebutkan contoh spesifik dari lembaga, organisasi, atau layanan sektor publik yang diserang tetapi mengatakan insiden itu terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Laporan itu mengatakan bahwa pihak tak dikenal, yang mendalangi aksi itu, menggunakan protokol Internet di Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan mereka.

Iran sesekali mengumumkan serangan siber yang menarget Republik Islam itu sewaktu negara-negara besar dunia berjuang untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir yang compang-camping dengan Teheran.

Pada bulan Oktober, serangan siber terhadap sistem distribusi bahan bakar Iran melumpuhkan jaringan pompa bensin nasional. Antrean panjang dilaporkan terjadi di berbagai penjuru negara itu dan banyak penduduknya dan tidak bisa mendapatkan bahan bakar bersubsidi selama berhari-hari.

Pada bulan Juli, serangan siber pada sistem kereta api Iran menyebabkan kekacauan dan penundaan layanan kereta.

Iran memutuskan sebagian besar infrastruktur pemerintahnya dari internet setelah virus komputer Stuxnet, yang secara luas diyakini sebagai ciptaan bersama AS-Israel, mengganggu operasi sentrifugal-sentrifugal Iran di situs-situs nuklir negara itu pada akhir 2000-an.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) menyampaikan setidaknya ada tiga bentuk serangan siber yang dapat ditujukan untuk KPU.

2 dari 4 halaman

Israel Laporkan Peningkatan Serangan Siber Terhadap Layanan Kesehatannya

Ilustrasi Bendera Israel dan Yerusalem (AFP)

Kementerian Kesehatan Israel mendeteksi peningkatan yang tidak normal dalam jumlah upaya serangan siber terhadap rumah sakit dan organisasi medis Israel dalam dua hari terakhir.

Dikutip dari laman Xinhua, Senin (18/10/2021) upaya serangan ini dikonfirmasi oleh kementerian dan Direktorat Siber Nasional Israel (INCD) dalam sebuah pernyataan.

Perusahaan keamanan siber Israel Check Point Software Technologies kemudian mengatakan bahwa rata-rata 627 upaya serangan siber per rumah sakit atau organisasi tercatat di Israel pada Jumat dan Sabtu.

Angka ini naik 72 persen lebih tinggi dari akhir pekan sebelumnya.

Pusat cyber kementerian dan tim komputer di organisasi yang diserang menghentikan upaya itu dan tidak ada kerusakan yang terjadi.

Sementara itu, kementerian dan direktorat terus bekerja untuk memulihkan sistem data Pusat Medis Hillel Yaffe milik negara di kota pesisir Hadera, menyusul serangan siber parah yang dilakukan terhadap rumah sakit.

Menyusul serangan siber, kementerian menginstruksikan rumah sakit untuk memastikan bahwa ada data cadangan yang terpisah dari jaringan rumah sakit, termasuk pencetakan informasi medis penting.

Kementerian dan INCD menyatakan bahwa mereka baru-baru ini melakukan banyak tindakan bersama dengan badan kesehatan untuk lebih memperkuat tingkat perlindungan, sambil mendeteksi kerentanan baru yang dapat digunakan untuk serangan.

3 dari 4 halaman

Kemenhan Israel Perketat Ekspor Teknologi Siber

Kementerian Pertahanan Israel mengatakan pada hari Senin (06/12) akan memperketat pengawasan ekspor teknologi siber karena kekhawatiran tentang kemungkinan berkembangnya pelanggaran di luar negeri.

Negara-negara yang membeli teknologi siber teknologi siber Israel harus berkomitmen menggunakan produk-produk itu "untuk penyelidikan dan pencegahan tindakan teroris dan kejahatan serius saja," kata Kementerian Pertahanan Israel.

Mereka yang melanggar perjanjian dapat dicabut lisensinya dan sistem mereka dapat dimatikan.

Ini adalah langkah terbaru pemerintah Israel untuk mencoba dan menahan dampak dari serangkaian skandal yang melibatkan perusahaan perangkat lunak Israel NSO Group.

Sebelumnya pada hari Jumat (03/12), Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan perangkat lunak NSO Group "menimbulkan kontra-intelijen dan risiko keamanan yang serius bagi personel AS."

Ini terjadi setelah muncul laporan bahwa sebanyak sembilan pejabat Departemen Luar Negeri AS menjadi sasaran penyerang tak dikenal menggunakan spyware canggih yang dikembangkan oleh NSO Group.

Perusahaan itu mengatakan sedang menyelidiki klaim bahwa teknologinya digunakan untuk meretas telepon para pejabat di Uganda.

Pada bulan Juli, investigasi oleh jurnalis di seluruh dunia mengungkapkan bahwa spyware Pegasus buatan NSO telah digunakan untuk meretas telepon jurnalis, pejabat pemerintah, dan aktivis hak asasi manusia di beberapa negara.

Laporan tersebut pun mendorong Israel untuk meninjau kebijakan ekspor teknologi sibernya yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan.

4 dari 4 halaman

NSO Group Menghadapi Tindakan Hukum

Ilustrasi malware, scam, ancaman siber terkait Covid-19

Pada akhir bulan November lalu, perusahaan teknologi Apple Inc menggugat NSO Group dan perusahaan induknya OSY Technologies atas dugaan pengawasan dan penargetan pengguna Apple dengan spyware Pegasus miliknya.

"Aktor yang disponsori negara seperti NSO Group menghabiskan jutaan dolar untuk teknologi pengawasan canggih tanpa akuntabilitas yang efektif. Itu perlu diubah," kata Craig Federighi, wakil presiden senior rekayasa perangkat lunak Apple.

Meta, perusahaan induk Facebook juga mengambil tindakan hukum terhadap NSO Group atas laporan bahwa mereka mengeksploitasi bug di layanan pesan WhatsApp untuk menginstal malware untuk pengawasan.

NSO Group menentang tuntutan hukum tersebut.

Lebih lanjut dalam pengumuman Kementerian Pertahanan Israel tersebut dikatakan bahwa penggunaan teknologi siber hal-hal semacam itu akan dilarang di masa depan.

"Definisi kejahatan berat dan aksi teroris telah dipertajam untuk mencegah kaburnya batas-batas dalam konteks ini," kata kementerian itu.

Ini termasuk menargetkan orang untuk afiliasi politik atau aplikasi yang melanggar undang-undang privasi suatu negara.