AS Siap Kirim ke Ukraina Persenjataan Skala Besar Hingga Buka Kembali Kedutaan

Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga melaksanakan kunjungan kejutan ke Ukraina. Tak lama kemudian, PM Johnson dan sejumlah jajarannya dicekal masuk Rusia.

Alasan Rusia karena Inggris memiliki pendirian yang bermusuhan dengan Rusia.

Sebelumnya, PM Boris Johnson mengadakan kunjungan kejutan ke Ukraina. Ia bertemu Presiden Volodymyr Zelensky.

Dilaporkan BBC, Sabtu (16/4/2022), pemerintahan Inggris dinilai berusaha mengisolasi Rusia di dunia internasional, sehingga memicu kesulitan ekonomi di dalam negeri Rusia.

Pemerintahan Inggris juga dikritik Rusia karena mengirimkan bantuan senjata ke Ukraina. 

Selain PM Boris Johnson, ada juga nama Menteri Luar Negeri Liz Truss, Menteri Pertahanan Ben Wallace, serta sejumlah anggota kabinet. Langkah ini juga merupakan sanksi balasan dari Rusia.

Pemimpin Skotlandia, Nicola Sturgeon, juga kena sanksi, begitu pula antan Perdana Menteri Inggris, Theresa May.

Nama pejabat Inggris lain yang dilarang masuk Rusia adalah:

- Dominic Raab (Deputi Perdana Menteri, Lord Chancellor, dan Menteri Negara untuk Kehakiman)

- Grant Shapps (Menteri Negara untuk Transportasi)

- Priti Patel (Menteri Dalam Negeri)

- Rishi Sunak (Chancellor)

- Kwasi Kwarteng (Menteri Kewirausahawan, Energi, dan Strategi Industri)

- Nadine Dorries (Menteri Digitalisasi, Budaya, Media, dan Olahraga)

- James Heappey (Menteri Angkatan Bersenjata)

- Nicole Sturgeon (Menteri Pertama Skotlandia)

- Suella Braverman (Jaksa Agung Inggris dan Wales dan advokat utama untuk Irlandia Utara)

- Theresa May (anggota parlemen dan mantan Perdana Menteri Inggris)

Rusia pada Kamis 21 April 2022 memberlakukan larangan perjalanan pada Wakil Presiden AS Kamala Harris, kepala Facebook Mark Zuckerberg dan lusinan orang Amerika serta Kanada terkemuka. Hal itu dilakukan sebagai pembalasan atas sanksi yang dijatuhkan terkait invasi Rusia ke Ukraina.

Kementerian luar negeri Rusia mengatakan pembatasan perjalanan pada 29 orang Amerika dan 61 warga Kanada - yang juga termasuk pejabat pertahanan, pemimpin bisnis dan jurnalis dari kedua negara - akan tetap berlaku tanpa batas waktu.

Mengutip AFP, Jumat (22/4/2022), Kementerian luar negeri Rusia mengatakan daftar 90 orang yang dilarang itu terdiri dari orang-orang yang bertanggung jawab atas kebijakan "Russophobia" kedua negara.

Di Washington, salah satu pejabat yang menjadi sasaran, juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price, mengatakan bahwa larangan bepergian adalah "suatu kehormatan."

"Saya harus mengatakan itu tidak kurang dari sebuah penghargaan untuk mendapatkan kemarahan dari pemerintah yang berbohong kepada rakyatnya sendiri, membuat brutal tetangganya dan berusaha untuk menciptakan dunia di mana kebebasan dan kebebasan dikejar, dan jika mereka memilikinya jalannya, akhirilah," kata Price kepada wartawan.

Ditanya apakah dia harus membatalkan rencana perjalanan ke Rusia, Price menyindir: "Untungnya saya tidak punya rubel dan bahkan jika saya melakukannya, itu tidak akan berguna sekarang."

Amerika Serikat telah memimpin upaya internasional untuk menjatuhkan sanksi besar-besaran terhadap Rusia atas operasi militernya di Ukraina, yang menyebabkan gejolak dalam ekonominya.

Amerika Serikat dan Uni Eropa secara pribadi telah memberikan sanksi kepada sejumlah orang Rusia termasuk Presiden Vladimir Putin, putri-putrinya, dan oligarki yang dianggap penting bagi kekuasaan pemimpin Rusia.

Orang Amerika lainnya yang masuk daftar larangan ke Rusia pada hari Kamis termasuk presenter televisi ABC News George Stephanopoulos, kolumnis Washington Post David Ignatius dan editor situs berita Meduza yang berfokus pada Rusia Kevin Rothrock.

Para pejabat pertahanan AS termasuk juru bicara Pentagon John Kirby dan Wakil Menteri Pertahanan Kathleen Hicks.

Daftar warga Kanada dipimpin oleh Cameron Ahmad, yang menjabat sebagai direktur komunikasi untuk Perdana Menteri Justin Trudeau, dan Komandan Pasukan Operasi Khusus Kanada Steve Boivin.

Rusia sebelumnya telah melarang Facebook dan Instagram, yang merupakan bagian dari kerajaan Meta Zuckerberg, menyebut mereka organisasi "ekstremis".