PBB Rilis Resolusi Baru, Suara Non-Anggota akan Didengar Sebelum Pemakaian Hak Veto

Sidang Briefing Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai Anak-anak dalam Konflik Bersenjata (Security Council Briefing on Children in Armed Conflict) di Markas Besar PBB di New York, Rabu, 12 Februari 2020. — Ilustrasi DK PBB. (Source: Kemlu RI)

, Jenewa - Selasa 26 April 2022 Majelis Umum PBB mengambil langkah pertama untuk menempatkan lima anggota tetap Dewan Keamanan jauh dari sorotan setiap kali mereka menggunakan hak veto. Ini merupakan sebuah langkah yang menarik perhatian Rusia.

Hasil akhir sebuah resolusi yang diadopsi oleh konsensus dalam Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang tidak menghilangkan atau membatasi hak veto anggota tetap Dewan Keamanan atau DK PBB seperti Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis. Namun, untuk pertama kalinya Majelis Umum akan diminta "mengadakan debat tentang situasi" yang memicu penggunaan veto di Dewan Keamanan dalam waktu 10 hari kerja.

Mengutip DW Indonesia, Kamis (28/4/2022), majelis tidak diharuskan untuk mengambil atau mempertimbangkan tindakan apa pun di bawah resolusi tersebut, tetapi diskusi dapat membiarkan banyak negara lain didengar.

Duta Besar Liechtenstein untuk PBB Christian Wenaweser, yang mempelopori resolusi, mengatakan bahwa resolusi itu bertujuan "untuk mempromosikan suara kita semua yang bukan pemegang hak veto dan yang bukan anggota Dewan Keamanan, tentang masalah perdamaian dan keamanan internasional karena itu mempengaruhi kita semua.”

Saat mempresentasikan resolusi kepada majelis pada Selasa 26 April pagi, Wenaweser menyinggung invasi Rusia ke Ukraina dan kegagalan Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan.

"Tidak pernah ada kebutuhan yang lebih kuat untuk multilateralisme efektif daripada hari ini, dan tidak pernah ada kebutuhan yang lebih kuat untuk inovasi mengamankan peran sentral dan suara PBB," ujar Wenaweser.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Utusan Presiden Amerika Serikat, Jason Greenblatt berikan kritikan saat hadir pertemuan di kantor PBB.

2 dari 4 halaman

Peningkatan Biaya Pakai Veto

Ilustrasi ruang sidang DK PBB. (Dok Kemlu)

Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard menyebut resolusi itu sebagai "langkah pertama menuju peningkatan biaya penggunaan veto dan itu tidak mungkin terjadi cukup cepat.”

Resolusi tersebut memiliki sekitar 80 co-sponsor, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Namun, usulan itu juga mendapat penolakan dari Rusia dan sekutu dekat Belarus serta anggota dewan terpilih saat ini Gabon dan India, serta negara-negara anggota PBB lainnya.

Reformasi Dewan Keamanan yang dibebankan di bawah Piagam PBB untuk memastikan perdamaian dan keamanan internasional, telah diperdebatkan selama lebih dari 40 tahun. Lebih dari 200 proposal Dewan Keamanan yang berbeda telah diveto, menurut catatan PBB. Subjeknya berkisar dari Perang Korea dan konflik Israel-Palestina hingga perubahan iklim, pelaporan stok senjata, dan pemerintahan bagian dari negara Samudra Hindia, Komoro.

Wakil Duta Besar AS Richard Mills mengatakan setelah pemungutan suara bahwa Amerika Serikat "sangat terganggu oleh pola Rusia yang menyalahgunakan hak vetonya selama dekade terakhir.

3 dari 4 halaman

Penolakan Resolusi dari Sejumlah Negara

Wakil Duta Besar Rusia Gennady Kuzmin menyebut hak veto tersebut sebagai "landasan arsitektur PBB” dan memperingatkan bahwa "tanpa itu Dewan Keamanan akan menjadi badan stempel karet, keputusan-keputusan yang meragukan yang dipaksakan oleh mayoritas nominal yang pelaksanaannya akan sulit bisa jadi."

Penasihat Tiongkok Jiang Hua mengatakan resolusi yang memicu pertemuan Majelis Umum secara otomatis mengenai resolusi yang diveto "dalam praktiknya kemungkinan akan menyebabkan kebingungan dan inkonsistensi prosedural.”

India dan Brasil, yang telah mencari kursi permanen di Dewan Keamanan selama bertahun-tahun dan saat ini menjalani masa jabatan dua tahun di badan tersebut, keduanya mengeluh bahwa resolusi tersebut tidak membahas masalah sebenarnya dalam mereformasi dewan tersebut.

"Dewan perwakilan yang mencerminkan sistem internasional saat ini adalah pusat pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan masa depan organisasi ini,” kata Duta Besar Brasil Ronaldo Costa Filho.

Sementara Wakil Duta Besar India Ravindra Raguttahalli mengatakan bahwa "minoritas vokal penentang” yang mendukung status quo di Dewan Keamanan telah menyandera upaya reformasi. Dia mengatakan resolusi veto mengabaikan akar penyebab masalah merestrukturisasi dewan untuk mencerminkan "realitas geopolitik kontemporer."

4 dari 4 halaman

Dewan Keamanan PBB Gagal Adopsi Resolusi Tentang Situasi Keamanan di Ukraina

Ilustrasi perang Rusia Ukraina. (Unsplash/Ahmed Zalabany @zalab8)

Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang pada Rabu (23/3) gagal mengadopsi resolusi tentang situasi kemanusiaan di Ukraina.

Dua anggota (Rusia dan China) memberikan suara mendukung teks tersebut dan 13 lainnya abstain.

Teks yang diajukan oleh Rusia ditolak, demikian dikutip dari laman Xinhua, Kamis (24/3/2022).

Sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB membutuhkan setidaknya sembilan suara mendukung dan tidak ada veto oleh Rusia, China, Inggris, Prancis atau Amerika Serikat untuk diadopsi.

Rancangan resolusi Rusia mengungkapkan keprihatinan serius tentang laporan korban sipil dan situasi kemanusiaan yang memburuk di dalam dan sekitar Ukraina, termasuk meningkatnya jumlah orang terlantar dan pengungsi.

Rancangan teks juga menyerukan perlindungan warga sipil, termasuk personel kemanusiaan dan medis, penghormatan terhadap hukum internasional dan perlindungan objek sipil dan infrastruktur penting.

Selain itu juga untuk evakuasi semua warga sipil yang aman dan tanpa hambatan, dan akses kemanusiaan tanpa hambatan di Ukraina.

Dewan telah mengadakan tiga pengarahan tentang situasi kemanusiaan di Ukraina sejak konflik meletus, masing-masing pada 28 Februari, 7 Maret dan 17 Maret.