Gandeng Jerman, Anies Baswedan Janji Jakarta Future City Hub Siap di September 2022

Sejak 2019, Pemprov DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City dengan Pemerintah Berlin berkolaborasi melalui proyek Smart Change yang didanai Uni Eropa. Sebagai salah satu tonggak dari proyek Smart Change, Jakarta Future City Hub sedang dibangun untuk memberdayakan ekosistem kewirausahaan di Jakarta.

“Pemerintah Jerman sangat mendukung inisiatif ini. Kemitraan sister city antara Jakarta dan Berlin hidup dan aktif, dan hub ini akan berperan agar kemitraan ini tetap seperti itu di masa depan. Pengembangan perkotaan dan pengembangan lebih lanjut dari ekosistem Startup adalah dua kepentingan utama yang sama-sama dimiliki kedua kota,” ujar Ina Lepel, Dubes Republik Federal Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor-Leste.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania berharap kerja sama Jakarta-Berlin akan berkontribusi untuk memastikan bahwa warga Jakarta memiliki akses ekonomi dan teknologi yang dapat membantu meningkatkan kehidupan mereka.

“Ini khusus dikembangkan untuk seluruh jenis inovasi, jadi nanti akan ada tema-temanya. Tapi prinsipnya ini adalah tempat kumpul yang kemudian kita fasilitasi. Harapannya, masyarakat juga dapat menikmati dan memanfaatkan fasilitas ini sebagai salah satu pilar produktivitas masyarakat Jakarta terutama di aspek digital," terang Atika.

Dijelaskan oleh pihak Kedubes Jerman bahwa layanan utama di Jakarta Future City Hub, yaitu:

1. Entrepreneur Support Program bertujuan untuk menjawab kebutuhan nonfisik para entrepreneur, yaitu mentorship dan networking; dan

2. Entrepreneur Space merupakan ruang para entrepreneur untuk bekerja, mengembangkan, dan menciptakan produk mereka, di antaranya Smart City Prototyping Center, Mini Studio, Knowledge Center, Berlin-Jakarta Cooperation Lab Space, dan area pendukung lainnya.

Selain itu, lebih dari sekadar ruang kerja bersama, Jakarta Future City Hub memiliki ruang-ruang komunal yang mendukung kelestarian ekosistem bisnis Jakarta.

Di antaranya:

1. Communal Area untuk melakukan sharing session, pembelajaran peer-to-peer, area hiburan.

2. Main Event Area untuk menyelenggarakan workshop, pertemuan, seminar, talk show, FGD, accelerator program.

3. Working Space bagi para startup untuk bekerja

4. Prototyping Corner atau ruang prototipe, konsultasi produk dan ide, workshop produk.

5. Mini Studio atau ruang produksi dan konsultasi terkait konten digital.

6. Mini Expo/Showcase Wall yang berupa sudut pameran produk dan layanan yang lahir di hub ini.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengajak pelaku usaha Sulawesi Utara, khususnya yang bergerak di sektor jasa, untuk memanfaatkan persetujuan ASEAN Trade in Services ASEAN (ATISA).

ATISA memiliki pengaturan lebih baik dari persetujuan sebelumnya sehingga mencerminkan persetujuan perdagangan jasa yang memenuhi prinsip-prinsip disiplin perdagangan yang diharapkan pelaku usaha dan investor.

Sektor jasa yang padat teknologi harus jadi salah satu andalan ekspor Indonesia di masa depan. Menurut Wamendag, potensi Indonesia dalam bidang jasa sangat besar didorong perkembangan industri jasa itu sendiri di Indonesia. Indonesia sendiri punya beberapa sektor jasa andalan, seperti pariwisata, konstruksi, telekomunikasi, jasa teknik, hingga sektor jasa keuangan. 

“Saat ini, perkembangan ATISA tengah dalam proses penerbitan Peraturan Presiden sebagai hasil dari keputusan rapat kerja antara komisi VI DPR RI dan Kementerian Perdagangan pada Desember 2021 silam. Pelaku usaha di sektor jasa nasional dapat memanfaatkan ATISA secara luas, khususnya sebagai dukungan dan fasilitasi ekspor pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) ke negara-negara ASEAN,” ungkap Wamendag dalam keterangannya, Minggu (24/4).

Wamendag menambahkan, Kementerian Perdagangan bersama Komisi VI DPR tengah mendiskusikan penyelesaian beberapa persetujuan perdagangan internasional sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, salah satunya ATISA.

ATISA bertujuan meningkatkan kerja sama di bidang jasa antara negara-negara anggota ASEAN dan mengurangi pembatasan secara substansial terhadap perdagangan jasa di ASEAN.