John Lee Pejabat Keamanan Pro-Beijing Terpilih Jadi Pemimpin Hong Kong Pengganti Carrie Lam

John Lee terpilih sebagai pemimpin Hong Kong berikutnya pada Minggu 8 Mei 2022 oleh komite pemilihan yang terdiri dari hampir 1.500 anggota yang sebagian besar pro-Beijing. (Foto AP/Kin Cheung)

Liputan6.com, Hong Kong - John Lee, kepala keamanan berhaluan garis keras yang memimpin penumpasan gerakan pro-demokrasi Hong Kong, terpilih sebagai chief executive atau kepala eksekutif Hong Kong pada hari Minggu 8 Mei 2022. Dalam pemungutan suara oleh sebuah komite yang mayoritas pro-Beijing.

Mengutip VOA Indonesia, Senin (9/5/2022), John Lee diketahui merupakan satu-satunya calon kepala eksekutif Hong Kong. Ia memenangkan lebih dari 99% suara, di mana hampir semua anggota komite yang berjumlah 1.500 orang disaring secara hati-hati oleh pemerintah pusat di Beijing.

Penunjukannya secara luas dilihat sebagai langkah oleh pemerintah China untuk memperketat cengkeramannya di kota itu, demikian seperti dikutip dari BBC.

Dikenal sebagai pendukung setia Beijing, Lee mengawasi tindakan keras yang kadang-kadang keras terhadap demonstran pro-demokrasi pada tahun 2019.

Dia akan menggantikan pemimpin saat ini, Carrie Lam, pada 1 Juli.

Jabatan Lam selama lima periode diwarnai dengan unjuk rasa pro-demokrasi besar-besaran yang menuntut pengunduran dirinya, penumpasan oleh pihak keamanan yang membungkam hampir semua pembangkangan, serta pandemi COVID-19.

Penumpasan itu telah memperlemah reputasi Hong Kong sebagai pusat bisnis internasional dengan kebebasan yang setara dengan negara-negara Barat.

Tetapi dalam pidato kemenangannya, Lee mengatakan, "Waktunya tiba untuk memanfaatkan status kita sebagai kota metropolitan internasional, yang menegakkan nilai-nilai inklusif, kebhinekaan, serta keterbukaan.”

"Kita harus memperluas konektivitas internasional kita, membangun sebuah lingkungan bisnis yang lebih ramah, serta meningkatkan daya saing kita. Kita selanjutnya harus memperkuat peran Hong Kong sebagai gerbang dan jembatan antara dunia dan negara kita," kata Lee.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ribuan tenaga medik an rumah sakit di Hong Kong menuntut penutupan perbatasan Hong Kong dan China. Mereka takut virus corona akan semakin menyebar di Hong Kong.

2 dari 3 halaman

Ucapan Selamat Carrie Lam

Carrie Lam memberi ucapan selamat kepada Lee dalam sebuah pernyataan dan akan menyerahkan hasil pemilihan itu kepada Beijing.

Pemilihan itu diselenggarakan menyusul perubahan besar pada undang-undang pemilihan umum Hong Kong tahun lalu demi menjamin hanya “para patriot” yang setia kepada Beijing yang boleh menjabat.

Parlemen Hong Kong juga dirombak sehingga membungkam suara pihak oposisi.

Pengaturan secara teliti seputar hasil ini mencerminkan demokrasi yang diinginkan oleh Beijing demokrasi untuk masa depan.

Anggota komite memberikan suara secara rahasia dan 1.416 suara yang diraih Lee merupakan dukungan tertinggi yang pernah diperoleh seorang calon kepala eksekutif Hong Kong.

Kantor penghubung pemerintah China di Hong Kong memberi selamat kepada Lee dan mengatakan, pemilihan telah diselenggarakan secara "jujur, adil, dan tertib sesuai dengan UU dan peraturan."

3 dari 3 halaman

Kata Warga Hong Kong

Ilustrasi bendera Hong Kong (AFP Photo) — Ilustrasi Hong Kong (AFP Photo)

Warga Hong Kong punya pendapat berbeda. James Tam (18 tahun), salah satu warga, mengatakan, "Pada dasarnya, saya rasa pemilihan kepala eksekutif tidak ada hubungannya dengan warga Hong Kong. Sepemahaman saya, hanya ada sekitar seribuan lebih pemilik hak suara, artinya populasi sebanyak lebih dari tujuh juta orang ini tidak punya hak suara. Itu sebabnya menurut saya pemilu ini tidak ada hubungannya dengan saya, karena kami tidak bisa memilih."

Senada dengan Tam, Tammy Law (55 tahun) menuturkan, "Ini hanya penunjukan. Jika diizinkan berbicara, saya rasa pemerintah China yang menunjuk John Lee, alih-alih membiarkan warga Hong Kong memilih."

Para pengecam mengatakan bahwa kebebasan berbicara dan berkumpul yang dijanjikan bagi Hong Kong selama 50 tahun sejak diserahkan kepada China pada 1997 sudah pudar ketika Beijing mengambil alih kendali lebih besar atas teritori itu.