Jerman Targetkan Isu Iklim Jadi Prioritas dalam Agenda G20 di Bawah Presidensi Indonesia

Pemerintah Jerman sendiri telah bekerja secara intensif terkait isu perubahan iklim ini. 

"Kami telah melakukan diskusi yang intens di Jerman tentang hal ini juga," ujar Morgan lagi. 

Ia mengakui bahwa dalam mengatasi masalah tersebut bukan merupakan tugas yang mudah. 

"Ini memiliki tantangan tetapi kita harus menemukan jalan ke depan dan saya pikir energi terbarukan dan efisiensi energi bukan hanya pencipta lapangan kerja, tetapi juga sumber energi bersih yang membuat kita mandiri," tegasnya. 

Pemerintah Jerman pun mengajak pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi untuk membawa isu ini ke meja G20.

"Jadi tahun ini, saya pikir perasaan saya terhadap Jerman dan Indonesia terdorong untuk mengatasi tantangan global ini saat kita mengambil posisi kepresidenan kita masing-masing dari G7 dan G20," tambahnya lagi. 

Perusahaan besar Jerman telah mendesak pemerintah berikutnya pada negara untuk menerapkan kebijakan ambisius untuk memenuhi tujuan kesepakatan iklim Paris. Dalam sebuah surat terbuka, 69 perusahaan mengatakan pemerintah berikutnya perlu menempatkan Jerman pada jalur yang jelas dan andal menuju netralitas iklim.

Perusahaan raksasa kimia Bayer, pembuat baja ThyssenKrupp dan perusahaan pakaian olahraga Puma juga termasuk dalam para penandatangan.

Michael Otto, ketua dewan perusahaan pesanan surat Otto Grup dan presiden Foundation 2 menjelaskan surat itu berisi bahwa "perlindungan iklim adalah topik yang menentukan dalam pemilihan federal dan partai-partai harus menempatkannya di puncak agenda mereka dalam membangun pemerintahan federal yang baru."

Pihak-pihak yang memberikan tanda tangan ini terdiri atas perusahaan memiliki omset tahunan sekitar 1 triliun euro dan mempekerjakan lebih dari lima juta orang di seluruh dunia.

Mereka ingin pemerintah selanjutnya mendukung peluncuran energi terbarukan dan memberlakukan reformasi pajak ramah iklim yang mencakup sistem penetapan harga karbon yang diperkuat untuk mencegah investasi di industri yang boros energi.

Pihak-pihak yang memberikan tanda tangan ini terdiri atas perusahaan memiliki omset tahunan sekitar 1 triliun euro dan mempekerjakan lebih dari lima juta orang di seluruh dunia.

Mereka ingin pemerintah selanjutnya mendukung peluncuran energi terbarukan dan memberlakukan reformasi pajak ramah iklim yang mencakup sistem penetapan harga karbon yang diperkuat untuk mencegah investasi di industri yang harus energi.

Awal tahun 2021, pemerintah Merkel mengaopsi rencana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca negara itu menjadi 'nol bersih' pada tahun 2045. Hal tersebut lima tahun lebih awal dari yang direncanakan sebelumnya.

Tetapi angka resmi menunjukkan bahwa Jerman tertinggal dalam ambisinya untuk mengurangi gas rumah kaca, dengan emisi 2021 diperkirakan akan meningkat tajam setelah kemerosotan ekonomi terkait pandemi.

 Perusahaan mengatakan bahwa pemerintah harus bekerja untuk menetapkan standar internasional untuk sistem keuangan global dan produk netral. Hal ini menunjuk ke arah KTT iklim PBB yang akan datang di Glasgow.

Situasi pemerintahan Jerman saat ini masih belum ada konsolidasi. Pada pemilu 2021, Partai  Sosial Demokrat secara tipis mengalahkan blok konservatif Kanselir Angela Merkel. Padahal, partai Merkel telah berkuasa sekitar 15 tahun.