Presiden Sri Lanka Bakal Segera Tunjuk Perdana Menteri dan Kabinet Baru

Masyarakat Sri Lanka menyalahkan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Gotabaya Rajapaksa dan keluarganya atas kehancuran di negara Samudra Hindia yang mengurangi cadangan dana menjadi hanya sekitar US$50 juta, sehingga menghambat sebagian besar impor dan membawa kekurangan besar-besaran kebutuhan pokok termasuk gas untuk memasak, bahan bakar dan obat-obatan.

Setelah lebih dari sebulan demonstrasi sebagian besar berlangsung damai, kemarahan publik meledak menjadi kekerasan minggu ini, ketika pendukung partai yang berkuasa menyerbu sebuah kamp protes anti-pemerintah, memicu bentrokan nasional dan mendorong perdana menteri untuk mundur.

Mahinda Rajapaksa, kakak laki-laki presiden, mengatakan dia mengundurkan diri dengan harapan pemerintah persatuan baru akan mengambil alih.

Tetapi dengan massa yang menargetkan politisi partai yang berkuasa, mantan perdana menteri, yang pernah sangat populer, dibawa ke sebuah pangkalan militer di timur laut negara itu, kata menteri pertahanan.

"Dia akan tetap di sana selama beberapa hari ke depan dan ketika situasinya normal, dia dapat dipindahkan ke lokasi pilihannya," kata Kamal Gunaratne.

Dengan polisi dan angkatan bersenjata diperintahkan untuk menembak siapa pun yang merusak properti publik atau mengancam nyawa, tentara dengan kendaraan lapis baja berpatroli di jalan-jalan ibukota komersial Kolombo.

Sejauh ini, setidaknya sembilan orang, termasuk dua polisi, tewas dalam kekerasan di seluruh negeri, yang juga menyebabkan lebih dari 200 orang terluka dan 136 rumah rusak, kata Gunaratne.

"Inilah saatnya bagi semua warga Sri Lanka untuk bergandengan tangan menjadi satu, untuk mengatasi tantangan ekonomi, sosial dan politik," kata Presiden Rajapaksa di Twitter.

"Saya mendesak semua warga Sri Lanka untuk menolak upaya subversif yang mendorong Anda menuju ketidakharmonisan ras dan agama. Mempromosikan moderasi, toleransi, dan koeksistensi sangat penting."

Tidak segera jelas apa yang mendorong peringatannya, tetapi Sri Lanka memiliki sejarah panjang dan berdarah ketegangan etnis.

Paus Fransiskus mendesak pemerintah untuk "mendengarkan harapan rakyat" dan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan sipil.

Para pengunjuk rasa juga meminta presiden untuk pergi. Analis mengatakan presiden dapat dimakzulkan jika dia menolak untuk mundur, meskipun oposisi, yang telah menolak seruannya untuk pemerintah persatuan, tidak memiliki mayoritas dua pertiga yang diperlukan di parlemen.

Tidak ada presiden yang pernah berhasil dimakzulkan dan diberhentikan dari jabatannya di Sri Lanka.

Sri Lanka telah mencari pinjaman mendesak dari Dana Moneter Internasional (IMF) menyusul dukungan keuangan dan lainnya dari tetangganya India serta China, karena kekerasan semakin merusak ekonomi yang bergantung pada pariwisata yang dihantam oleh COVID-19.

IMF menyatakan keprihatinan tentang kekerasan tersebut, tetapi mengatakan akan melanjutkan pembicaraan teknis yang dimulai pada hari Senin dengan pejabat Sri Lanka "agar sepenuhnya siap untuk diskusi kebijakan begitu pemerintah baru telah dibentuk".

Presiden berencana untuk bertemu dengan politisi oposisi dalam beberapa hari dengan harapan membentuk pemerintahan baru, kata juru bicara kabinet, Selasa.

Weerasinghe, kepala bank sentral, mengatakan kurangnya devisa dapat menyebabkan kekurangan bahan bakar akut dan pemadaman listrik yang berlangsung hingga 12 jam, yang dapat memperburuk kemarahan publik dan meningkatkan protes.

"Bahkan dengan stabilitas politik, akan memakan waktu setidaknya tiga bulan untuk pembicaraan IMF dan setidaknya enam bulan untuk restrukturisasi utang," katanya. "Jadi pemerintah yang stabil sangat penting."